Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi memulai proses seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi. Masa pendaftaran bagi calon petugas tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 5 hingga 10 November 2026.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, memberikan penekanan khusus agar seluruh proses seleksi dilakukan dengan mengedepankan integritas. Ia menyatakan bahwa standar tinggi diperlukan untuk menjamin kualitas pelayanan bagi jemaah di Tanah Suci.
“Seleksi ini harus berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga petugas yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk mendukung pelayanan kepada jemaah haji,” ujar Puji di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Seleksi PHD pada tahun ini difokuskan pada dua bidang utama, yakni Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Kemenhaj menjalin kerja sama erat dengan Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi guna memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Selain aspek kompetensi individu, Puji Raharjo juga menyoroti peran vital pemerintah daerah dalam mendukung kesiapan para petugas, khususnya terkait dukungan finansial yang bersumber dari daerah.
“Selain persyaratan bagi calon petugas, pemerintah daerah juga harus menganggarkan biaya pelatihan dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi Petugas Haji Daerah melalui APBD. Dukungan anggaran ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan petugas untuk menjalankan tugas pelayanan kepada jemaah,” jelasnya.
Guna menjamin keterbukaan informasi, Kemenhaj memastikan bahwa setiap tahapan seleksi terdokumentasi dengan baik. Hasil seleksi administrasi akan dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia. Begitu pula dengan rekapitulasi hasil tes Computer Assisted Test (CAT) yang akan diumumkan secara terbuka di lokasi ujian maupun melalui akun personal masing-masing peserta.
Secara teknis, pelaksanaan seleksi ini berpedoman pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026. Adapun persyaratan bagi calon peserta meliputi kewajiban beragama Islam, batasan usia 30–55 tahun dengan pendidikan minimal S1 untuk bidang Pelayanan Umum, serta usia 27–55 tahun untuk bidang Pelayanan Kesehatan.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, tes CAT akan dilaksanakan pada 14 November 2026, sementara pengumuman hasil seleksi final dijadwalkan pada 16 November 2026. Kemenhaj mengimbau seluruh calon peserta untuk mempersiapkan dokumen administrasi secara teliti sebelum melakukan pendaftaran.
