KARAWANG, RAKA – Pengajuan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Karawang kini wajib dilakukan secara digital melalui aplikasi SIIMAH (System Information Management of Housing). Sejak 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang tidak lagi menerima proposal pengajuan bantuan dalam bentuk dokumen fisik atau hard copy.
Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan transparansi, akurasi data, serta akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan perumahan bagi masyarakat. Aplikasi SIIMAH dapat diakses melalui laman resmi https://siimah.id/auth.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang Asep Hazar mengatakan, SIIMAH menjadi pusat digitalisasi pengolahan data sekaligus pelayanan publik yang memuat berbagai informasi perumahan di Kabupaten Karawang. Aplikasi tersebut juga menjadi satu-satunya jalur resmi untuk mengajukan usulan bantuan perbaikan Rutilahu.
“Melalui aplikasi SIIMAH ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data perumahan dan usulan bantuan, khususnya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), berjalan lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Mulai tahun 2025, seluruh data perencanaan pembangunan Rutilahu bersumber dari aplikasi SIIMAH, dan pihak dinas sudah tidak lagi menerima proposal dalam bentuk hard copy,” katanya, Selasa (10/11).
Dia menjelaskan, pelaksanaan program bantuan Rutilahu mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2022.
“Adapun masyarakat yang ingin mengusulkan bantuan Rutilahu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan tergolong masyarakat miskin, belum pernah menerima bantuan pembangunan Rutilahu, serta memiliki kartu identitas diri atau keluarga,”terangnya.
Selain itu, calon penerima harus memiliki rumah tidak layak huni yang berdiri di atas tanah milik sendiri. Status kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan sertifikat, girik, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan luas tanah minimal 30 meter persegi.
Dalam proses pengajuannya, sambungnya, operator desa atau kelurahan bertugas memasukkan dan mengunggah data Rutilahu ke aplikasi SIIMAH sebagai draf usulan. Selanjutnya, Dinas PRKP melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi, termasuk pengecekan lokasi dan kondisi fisik rumah di lapangan.
“Usulan yang telah lolos verifikasi kemudian ditetapkan sebagai data perencanaan oleh Dinas PRKP. Setelah itu, data tersebut dapat ditingkatkan ke tahap pembangunan fisik sesuai hasil perencanaan dan ketersediaan anggaran,”paparnya.
Asep menegaskan, proses pengajuan hingga pelaksanaan bantuan Rutilahu tidak dipungut biaya alias gratis. Sementara waktu penyelesaian dan pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan hasil survei, perencanaan teknis, serta alokasi anggaran yang tersedia. (zal)
