PURWAKARTA, RAKA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan, mengingatkan aparatur pemerintah desa agar tidak sembarangan dalam mengelola anggaran desa. Setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Sri Jaya Midan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Menurutnya, pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, aparatur desa harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme penggunaan anggaran.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana, tetapi juga mencakup seluruh tahapan administrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
Setiap tahapan tersebut harus dijalankan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab agar anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Sri Jaya Midan menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi dinilai menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukannya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran desa harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Melalui kegiatan Bimtek Keuangan Desa 2026, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupaya meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam memahami ketentuan dan tata cara pengelolaan keuangan yang baik.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi aparatur desa untuk memperkuat kemampuan administrasi dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dengan meningkatnya pemahaman aparatur desa, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Purwakarta diharapkan semakin tertib, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah juga berharap pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek dapat diterapkan secara langsung dalam pengelolaan anggaran desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. (yat)
