KARAWANG, RAKA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang berencana menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja dari investor baru.
Langkah tersebut akan ditindaklanjuti dengan berkolaborasi bersama sekolah agar siswa memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi mengatakan, keterlibatan DPMPTSP diperlukan agar pihaknya bisa memperoleh informasi lebih awal mengenai rencana investasi dan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan yang akan beroperasi di Karawang.
Dengan begitu, sambungnya, Disnakertrans dapat berkomunikasi langsung dengan perusahaan untuk mengetahui kualifikasi serta spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
“Ke depan saya ingin berkolaborasi dengan Kepala DPMPTSP. Jadi, kalau ada investor baru, kami bisa diajak berbicara sejak awal sehingga bisa berkomunikasi dengan perusahaannya untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja dan spesifikasi seperti apa yang diperlukan,” ujarnya.
Setelah kebutuhan industri diketahui, Disnakertrans akan menjalin kerja sama dengan pihak sekolah, terutama dalam menyiapkan jurusan maupun kompetensi keahlian yang relevan dengan kebutuhan perusahaan.
Rosmalia menilai, proses masuknya investasi hingga perusahaan mulai beroperasi membutuhkan waktu cukup panjang. Berdasarkan pengalamannya saat bertugas di bidang perizinan, proses tersebut bisa memakan waktu sekitar tiga hingga empat tahun.
Rentang waktu itu dinilai cukup untuk mempersiapkan sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. Sekolah dapat menyesuaikan program keahlian sehingga siswa yang lulus nantinya memiliki keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan.
“Misalnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan jurusan atau keahlian tertentu, maka sekolah bisa mulai menyiapkannya. Jadi, ketika perusahaan beroperasi, tenaga kerja yang dibutuhkan sudah tersedia,” jelasnya.
Ia menegaskan, upaya menekan angka pengangguran membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, instansi perizinan, dunia pendidikan hingga perusahaan harus saling berkoordinasi agar penyiapan tenaga kerja lokal berjalan sesuai kebutuhan industri. (zal)
