KARAWANG, RAKA – Polresta Karawang menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta sejumlah perusahaan untuk menekan angka pengangguran melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Dalam peluncuran program tersebut, sebanyak 797 lowongan pekerjaan disiapkan bagi masyarakat pencari kerja di Kabupaten Karawang.
Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto mengatakan, program Poliran merupakan salah satu upaya kepolisian untuk membantu pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurutnya, persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki hubungan dengan potensi tindak kriminalitas. Berdasarkan pemaparan dalam kegiatan tersebut, sekitar 35 persen tindak kejahatan dipengaruhi faktor ekonomi.
“Ini baru launching, tetapi kita berharap ke depan pengangguran di Jawa Barat, khususnya di Karawang, dapat berkurang. Sebab, persoalan ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap keamanan,” katanya, Rabu (11/10).
Mario menjelaskan, dalam pelaksanaan program Poliran, Polresta Karawang telah menjalin koordinasi dengan Disnakertrans dan sejumlah perusahaan. Selain membuka akses lowongan pekerjaan, program tersebut juga diarahkan untuk membantu calon tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi agar mendapatkan pelatihan dan sertifikasi.
Melalui jajaran Bhabinkamtibmas, kepolisian akan melakukan pendataan dan mengakomodasi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Data tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Disnakertrans untuk ditindaklanjuti melalui program pelatihan kerja.
“Kita akan mendata dan mengakomodasi para pencari kerja melalui Bhabinkamtibmas. Selanjutnya dikoordinasikan dengan Disnakertrans agar calon tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi bisa mengikuti pelatihan terlebih dahulu, termasuk mendapatkan sertifikasi,” jelasnya.
Untuk memperluas keterlibatan perusahaan, Polresta Karawang juga mendorong seluruh perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan agar mendaftarkan kebutuhan tenaga kerjanya melalui Info Loker Karawang maupun aplikasi Nyari Gawe milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, kepolisian dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Mario menegaskan, pelaksanaan rekrutmen melalui program Poliran harus berjalan secara transparan. Ia memastikan tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli), percaloan maupun diskriminasi dalam proses penerimaan tenaga kerja.
“Tadi sudah ditekankan oleh Bapak Kapolri bahwa tidak boleh ada pungli, tidak ada calo, dan tidak ada diskriminasi. Semuanya harus berdasarkan keahlian dan kemampuan masing-masing calon tenaga kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang Rosmalia Dewi menyambut positif peluncuran program Poliran. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk kolaborasi yang dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran. Ia menegaskan, program Poliran tidak akan berjalan sendiri atau tumpang tindih dengan program ketenagakerjaan yang selama ini dikelola Disnakertrans. Seluruh informasi lowongan pekerjaan tetap akan terintegrasi melalui Info Loker Karawang.
“Program Poliran ini merupakan kolaborasi dengan Disnakertrans. Jadi, seluruh lowongan pekerjaan tetap masuk melalui Info Loker Karawang. Kami juga akan memberikan akun kepada pihak kepolisian agar bisa ikut memantau lowongan pekerjaan yang tersedia,” katanya.
Rosmalia menambahkan, pihaknya akan menyusun mekanisme pelaksanaan bersama kepolisian, termasuk mengundang perusahaan-perusahaan untuk menyosialisasikan program tersebut. Perusahaan diharapkan semakin aktif membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Karawang.
Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, upaya pengurangan pengangguran juga akan dilakukan melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja yang belum memenuhi kualifikasi.
“Programnya bukan hanya mengarahkan masyarakat yang menganggur langsung ke perusahaan. Bagi calon tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi, mereka bisa dilatih terlebih dahulu, baik melalui program Disnakertrans maupun kemungkinan program pelatihan dari kepolisian,” tutupnya. (zal)
