
PURWAKARTA, RAKA – Sebanyak 82 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Purwakarta dipastikan tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja. Dari jumlah tersebut, faktor batas usia pensiun (BUP) menjadi alasan terbanyak, yakni dialami oleh 33 pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta, Cika Siskawati, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari batas usia pensiun hingga hasil evaluasi kinerja masing-masing pegawai.
“Perpanjangan kontrak pegawai PPPK paruh waktu dilakukan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya dilihat dari BUP (batas usia pensiun) selain dari sisi kinerja,” kata Cika, Jumat (14/11/2026).
Ia menjelaskan, dari total 4.407 PPPK paruh waktu yang dilantik pada 2025 lalu, sebanyak 4.325 orang mendapatkan perpanjangan kontrak hingga November 2027. Sementara 82 lainnya tidak memperoleh perpanjangan masa kerja.
Dari 82 pegawai tersebut, sebanyak 33 orang tidak diperpanjang karena telah mencapai batas usia pensiun. Cika menyebutkan, batas usia pensiun bagi PPPK paruh waktu maksimal 58 tahun.
Selain faktor usia, keputusan perpanjangan juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pegawai. Menurut Cika, mayoritas PPPK paruh waktu memiliki catatan kinerja yang relatif baik sehingga dinilai masih layak untuk melanjutkan masa kerja.
Di tengah kebijakan perpanjangan kontrak tersebut, muncul pula kabar mengenai rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengangkatan tersebut direncanakan berlaku mulai awal 2027. Namun, hingga kini BKPSDM Purwakarta belum menerima kepastian teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaannya.
Cika mengaku masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar kebijakan pengangkatan tersebut.
Sementara itu, bagi 4.325 PPPK paruh waktu yang mendapatkan perpanjangan, kepastian masa kerja hingga November 2027 menjadi kesempatan untuk tetap menjalankan tugas dan pengabdian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (yat)



