KARAWANG, RAKA – Pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam (KSP) di Kabupaten Karawang wajib mengantongi sertifikat Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebelum mengurus izin operasional melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ketentuan tersebut juga berlaku bagi koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam (USP).
Kewajiban itu menjadi salah satu instrumen pengawasan untuk memastikan pengelola koperasi memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan menjalankan usaha simpan pinjam secara profesional. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop UKM Karawang, Puguh Tri Hutomo, saat sosialisasi UKK koperasi di Bale Indung Nyi Pagerasih, Selasa kemarin (17/11).
Menurut Puguh, UKK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan koperasi yang mengacu pada Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi serta Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
“Instrumen dalam pengawasan itu salah satunya adalah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK),” ujarnya.
UKK tidak sekadar menjadi formalitas administrasi, melainkan upaya memastikan pengurus dan pengawas koperasi memiliki kapasitas dalam mengelola organisasi maupun dana anggota.
Pasalnya, koperasi simpan pinjam memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik sehingga aspek tata kelola, integritas, dan kompetensi pengelolanya perlu mendapat perhatian. “Sebab nanti mereka yang akan mengemban dana publik,” tuturnya.
Dalam proses UKK, peserta akan diuji melalui sejumlah instrumen yang meliputi tata kelola, psikologi, kepemimpinan, manajerial hingga struktur organisasi. Penilaian dilakukan melalui ujian tertulis dan wawancara.
Puguh menegaskan, sertifikat kelulusan UKK menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan izin operasional KSP maupun USP melalui OSS. Pengurus atau pengawas yang belum memiliki sertifikat kelulusan tidak dapat melanjutkan proses perizinan tersebut.
Bagi peserta yang belum dinyatakan lulus, pemerintah memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang maksimal tiga kali.
Melalui penerapan UKK, Disperindagkop UKM Karawang berharap pengelolaan koperasi semakin profesional, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu menjaga kepercayaan anggota. “Dampaknya, koperasi dapat dikelola secara profesional ke depannya,” tutupnya. (zal)



