LEMAHABANG, RAKA – Dua pekan menjelang pemilihan umum (pemilu), kekurangan logistik menjadi salah satu kendala yang dinilai sangat mengkhawatirkan.
Pasalnya, hingga saat ini kekurangan logistik terjadi di tiap kecamatan. Padahal, logistik berupa surat suara merupakan sarana pendukung yang paling inti dalam keberlangsungan pemilu.
Divisi Logistik PPK Kecamatan Lemahabang Ahmad Mu’izudin mengatakan, pemilu serentak yang akan dilaksanakan kurang lebih dua minggu lagi, tersendat dengan kurangnya logistik. Sementara, masih banyak kekurangan lain yang harus segera diselesaikan. “Kalau logistik sudah selesai, kita tinggal fokus dengan pekerjaan lain. Belum lagi mempersiapkan kotak suara yang jumlahnya seabrek,” ucapnya kepada Radar Karawang.
Logistik cukup menyita waktu, kata Ahmad, terutama dari surat suara yang kurang. Contohnya surat suara capres yang kurang sekitar 1200an. Dan semua surat suara mengalami kekurangan rata-rata 300an. “
Total semua 48.730, sementara dikirim KPU 48.500. Jelas itu sudah kurang 200 kertas suara, ditambah dengan surat suara yang rusak,” ujarnya.
Ia melanjutkan, penamabahan kertas surat suara dua persen, terus cadangan sudah dilaporkan, tapi kemungkinan tidak bisa secepatnya diterima oleh PPK Lemahabang. “
Kami ingin minggu ini semua logistik bisa dikirim, soalnya masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Diantaranya merakit kotak suara,” ujarnya.
Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, logistik itu tidak terlalu banyak seperti tahun sekarang. “Untuk saat ini ada 179 TPS di Kecamatan Lemahabang, dikali lima kotak suara,” katanya.
Menurut Ahmad, idealnya logistik sudah terkirim ke masing-masing TPS H-1. Ia menilai penyebab banyaknya kendala ini karena adanya pemilu serentak. “Saya kira pemerintah tidak siap melaksanakan pemilu serentak, apalagi jika hingga waktu yang telah ditentukan logistik masih kurang,” ujarnya.
Bahkan jika dibandingkan dengan daerah lain yang jaraknya lebih jauh dari Jakarta, terlihat normal-normal saja. Sementara Karawang yang cukup dengan ibukota dan provinsi justru kerepotan. “Bahkan yang saya tahu, di daerah lain untuk melipat suara pun seperti tidak ada kendala. Sementara di Karawang malah ada masyarakat yang belum dibayar. Di kita Alhamdulillah selesai, meskipun harus pakai dana talang. Kalau di kecamatan lain kan nunggu dari KPU,” ujarnya. (rok)
