KARAWANG, RAKA – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karawang akan legowo jika pengerjaan pembangunan sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) harus kembali dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang. “Kita mah gi mana pimpinan saja, karena itu arahan dari pimpinan. Kalau mau ke Dinas Pendidikan lagi ya gimana pimpinan saja, silahkan saja,” ujar Sekretaris DPUPR Kabupaten Karawang Asep Hajar, kepada Radar Karawang, Selasa (2/4) kemarin.
Dari anggaran murni tahun 2019, lanjutnya, dana pembangunan sekolah saat ini hanya mencapai Rp25 miliar yang ada di dinasnya. “Dananya tahun ini cuma Rp25 miliar, dari masukan gedung yang akan direhab kita cek terlebih dahulu bangunannya. Lalu kita sesuaikan dengan budget yang nantinya dikerjakan oleh pihak ketiga, tahun ini dana murni sedikit banyaknya dari DAK tapi yang tahu disdik,” katanya.
Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari menyampaikan, Dinas PUPR tidak salah, saat ini hanya menjalankan kebijakan dari perintah Bupati Karawang untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah. “Dalam kontek ini, saya menyarankan kepada Ibu Bupati agar domain untuk pembangunan gedung SD itu diberikan sama Dinas Pendidikan, jadi biarkan Dinas PUPR itu melakukan urusan jalan fokus irigasi, kalau bangunan SD itu biarkan biar Dinas Pendidikan agar tanggungjawabannya jelas semuanya dan saya setuju Dinas PUPR hanya menjalankan perintah pimpinan itu bener, tapi semoga usulan saya ini bisa di ACC oleh Ibu Bupati,” ucapnya.
Diteruskan Jimmy, sapaan akrab wakil bupati, pihaknya sudah bicara kepada Bupati Karawang mengenai pembangunan sekolah. “Saya sudah ngomong sama beliu, saya sudah sampaikan,” katanya.
Mengenai anggaran dana pembangunan sekolah yang hanya mencapai Rp 25 miliar, Jimmy menjelaskan, anggaran ini yang mesti dievaluasi. “Aku yes dengan kota banyak dibangun taman-taman, aku yes banget, tapi menurut aku itu dinomor duakan dululah yang paling pertama itu paling dibutuhkan itu semua bangunan gedung SD dan SMP, penyelesaian jalan-jalan di kecamatan. Ya yang masih banyak yang jelek-jelek, setelah itu baru kita menata kota,” singgungnya.
Bahkan kata Jimmy, dengan dikabarkan kalau biaya DAK yang banyak lebih dari anggaran murni kabupaten untuk pembiayaan bangunan. “Harusnya kalau DAK besar, kita ngimbangi agar bisa selesai, pemerintah pusat saja peduli masa pemerintah daerah malah ngandelin DAK,” katanya.
Bahkan saat disinggung mengenai biaya dari CSR, terusnya, sepanjang CSR tidak dikelola dengan maksimum dan diawasi oleh bupati langsung, CSR tidak akan berjalan dengan baik. “Sekarang belum, pengelola ada SK Bupati ada yang mengelola CSR, CSR ada pengeola tetapi itu tidak dikontrol dengan rutin oleh beliau, sehingga perusahaan dan temen dari SK CSR bertindak sedang-sedang saja, tidak militan mencari dana diCSRnya,” pungkasnya. (apk)
