KOTABARU, RAKA – Pemerintah desa diimbau tidak takut dalam mengelola dana desa selama sesuai aturan. Dana desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan desa.
Kepala Desa Pucung, Euis Kuraesin menyampaikan, tidak ada ketakutan dalam mengelola dana desa. Begitu juga saat ditanya mengenai kesulitannya dalam mengelola dana desa. Ia juga mengaku tidak ada kesulitan dalam mengelola dana tersebut yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. “Selama kita gunakan sesuai aturan dan ketentuan, kenapa harus takut. Dan tidak ada kesulitan juga kalau bagi saya. Tinggal diajukan kemudian gunakan untuk pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada desa, proses pembangunan dalam suatu desa bisa lebih cepat dilaksanakan. “Saya sangat sepakat. Karena bisa mempercepat pembangunan. Kalau hanya mengandalkan aspirasi atau anggaran dari kabupaten pembangunan tidak akan secepat sekarang,” kata Euis.
Di tempat terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal mengatakan, hasil evaluasi sebelumnya ternyata banyak dari kepala desa takut dan ragu menggunakan anggaran tersebut karena alasan hukum. Padahal, bantuan dana desa ataupun alokasi dana desa sangat penting untuk membangun desa. “Jadi kalau ada keraguan sebaiknya bertanya langsung ke kejaksaan biar kami memberikan pendampingan. Jadi jangan takut tersangkut kasus hukum karena kami akan mendampingi,” ujarnya usai melakukan evaluasi penggunaan dana desa di Pemda Karawang.
Evaluasi ini, lanjutnya, untuk memastikan dana desa digunakan secara baik dan benar. “Saya datang ke Karawang untuk memastikan penggunaan dana desa ataupun alokasi dana desa berjalan dengan baik. Evaluasi ini kita lakukan agar kepala desa beserta jajarannya bisa menggunakan dana tersebut secara benar. Ke depan kita harapkan tidak ada lagi kepala desa yang takut menggunakan dana desa atau alokasi dana desa,” ucapnya.
Diteruskannya, pihak kejaksaan sudah beberapa kali dipanggil presiden terkait ketakutan kepala desa. Saat itu presiden mengatakan banyak kepala desa yang ragu dan takut untuk menggunakan anggaran karena takut tersangkut masalah hukum. “Saat itu presiden meminta agar kejaksaan jangan melakukan tindakan represif, tapi lebih kepada pembinaan,” pungkasnya.(asy/nce)
