Pemilu Serentak Ditinjau Ulang
KARAWANG, RAKA- Pemilu serentak 2019 yang memilih calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPD RI, banyak memakan korban. Apalagi 2024 mendatang, pemilihan bupati pun akan digabung. Sebelum itu dilaksanakan, pemerintah diminta melakukan evaluasi. “Ya sebetulnya, pemilu ini yang terberat, karena disatukan pilpres jadi sesuai dengan pak Yusuf Kalla, ini harus dievaluasi kembali, agar tidak disatukan antara pilpres dan pileg,” kata anggota DPRD Kabupaten Karawang, Sri Rahayu Agustina, pada Radar Karawang, Minggu (21/4).
Meski hal tersebut baru wacana, lanjut Sri, diharapkan ada kajian lebih mendalam sebelum itu dilaksanakan. Agar, kejadian seperti pemilu 2019 ini tidak terulang kembali. “Itu baru wacana ya, jadi kita belum tahu juga, nanti seperti apa, nantikan digodog oleh Komisi II, Komisi II juga dengan pileg mungkin dengan kejadian semua ini, akan ada evaluasi bersama dan tidak hanya di Karawang ada juga di beebrapa kabupaten lain,” ungkapnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang Miftah Farid mengaku, adanya pemilu serentak, beban tugas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertambah, tapi jumlah anggotanya tetap sama yaitu 7 orang. “Beban tugas, terutama tekanan mungkin pada saat penghitungan itu banyak orang yang berkepentingan di TPS, ada yang tidak bisa menahan emosi dan lain-lain, itu menjadi salah satu penyebab tekanan kepada anggota KPPS pada saat di lapangan. Ditambah masa tenang rekan KPPS, sebetulnya yang selalu mempersiapkan lokasi TPS, di mana mereka mencari peralatan untuk tenda, dan kelengkap dokumen bimtek dan lainnya. Sampai sampai pada H-1 mereka pasti kurang tidur, sehingga pada 17 april dengan kondisi fisik kurang fit tapi tanggung jawab yang tinggi, akhirnya menjadi anti klimaks,” ungkapnya.
Proses ini, lanjutnya, harus menjadi bahan kajian pemangku kepentingan di pusat, karena dari sisi penyelenggaraan pun menjadi tidak berimbang. “Artinya masyarakat secara umum fokusnya saat kepada pilpres, ini informasi yang saya dapatkan ketika saya monitoring di lapangan. Tetapi tidak kalah pentingnya juga untuk pileg itu, karena produk pileg itu akan menjadi pembuat UU, dan itu tidak kalah pentingnya dan hal-hal lainya perlu dievaluasi, terutama beban tugas dan lainnya,” ungkapnya.
Kerja peyelenggaran teknis di bawah ini, tambah Farid, harus ditopang fisik dan mental yang kuat. “Tahun 2020 ada pilkada, KPPS harus dipersiapakn betul pertama disiapkan fisiknya dan mentalnya, ini menjadi perhatian bersama ini jadi poin evaluasi, karena kebanyak tokoh-tokoh itu antusiasnya sangat luar biasa disetiap daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan Radar Karawang di situs KPU RI, proses rekap C1 masih terus berlangsung, untuk perolehan suara di dapil Jabar 7 meliputi Karawang, Purwakarta dan Bekasi, PKB meraih 7,63% suara, Gerindra 17,79%, PDIP 9,07%, Golkar 37,63%, NasDem 3,57%, Garuda 0,42%, Berkarya 4,12%, PKS 9,64%, Perindo 0,92%, PPP 1,69%, PSI 0,95%, PAN 1,82%, Hanura 1,58%, Demokrat 2,48%, PBB 0,51%, PKPI 0,18%. Perolehan ini akan terus berubah, karena saat ini baru 4,7 persen suara yang masuk. (apk)
