KARAWANG, RAKA- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Karawang bersama jajaran kepolisian Polres Karawang mengadakan rapat koordinasi (Rakor) di gedung GOW Karawang, Rabu (24/4) pagi.
Dalam rakor yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, perwakilan Kementrian Sosial, perwakilan Polres Karawang, serta Korwil PKH Jawa Barat dan pendamping PKH Karawang ini, mensingkronkan program PKH dengan kepolisian terkait penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM). “Menindaklanjuti MoU antara Kapolri dan Kemensos, agar tidak ada miskomunikasi. Jd polisi itu partner kita,” kata Kepala Dinas Sosial Setya Dharma, dihadapan forum rakor.
Menurutnya, pemerintah pusat pertama kali menggulirkan program PKH pada tahun 2007 dan Karawang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan PKH dari awal. “Awal adanya PKH di tahun 2007, sampai sekarang tahun 2019 terus ada penambahan jumlah penerima manfaat. Dan mudah-mudahan ada penambahan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Kemensos, Heru mengatakan, PKH merupakan program unggulan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Bantuan yang diberikan tidak cuma-cuma, akan tetapi bersyarat. “Tujuan dari PKH ini adalah untuk mengubah perilaku, KPM tidak hanya menerima bantuan tapi berusaha untuk keluar dari kemiskinan,” ucapnya saat memberikan materi saat rakor.
Diakhir Heru meningatkan, pendamping PKH untuk bekerja dengan baik untuk mensukseskan PKH. “Pendamping harus mematuhi kode etik PKH,” tutupnya.(asy)
