KLARI, RAKA – Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap wilayah berbeda-beda. Tapi dalam hal pemberian honor PPS, baik yang TPS-nya banyak atau pun sedikit tetap sama.
Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, menjadi desa yang paling lama melakukan perekapan suara di tingkat PPK. Oleh karenanya, kinerja PPS pun semakin panjang. Hal itu mengakibatkan para petugas PPS mengeluh karena honornya disamakan dengan PPS yang jumlah TPS-nya sedikit.
Wahyudin, Ketua PPS Cibalongsari mengatakan, jumlah TPS di Cibalongsari sebanyak 87 TPS, tentunya sangat jauh berbeda jika dibanding dengan jumlah TPS di desa lain, seperti Desa Kiarapayung yang hanya memiliki 8 TPS. “TPS kita ada 87, kalau desa lain di bawah kita, tapi honornya tetap sama,” ucap Wahyu, kepada Radar Karawang, Jumat (3/5).
Ia menuturkan, dengan jumlah TPS yang berbeda otomatis kebutuhan serta tenaga yang dikeluarpun akan berbeda. “Contohnya pas penghitungan kertas suara di tingkat kecamatan kemarin, desa ada yang 1 hari selesai kalau kita sampai satu minggu,” tuturnya.
Ia mengaku, Petugas PPS setiap bulanya mendapatkan upah sebesar Rp850.000 untuk ketua, anggotanya Rp800.000. Hal itu yang mengaku membuat dirinya merasa tidak adil. “Walaupun wilayah kerjanya beda-beda, tapi upahnya sama sebenarnya aneh sih,” akunya.
Menurutnya, walaupun petugas PPS Cibalongsari memiliki pekerjaan lebih, ia akan terus memberikan yang terbaik dalam mensukseskan pemilu 2019 tersebut. “Ya mau gimana lagi, tidak apa-apalah walaupun kita lebih capek, yang penting kita kerja ikhlas untuk suksesnya pemilu 2019 ini,” paparnya.
Agus, petugas PPS Cibalongsari mengungkapkan, ia bersama anggotanya tidak pernah mempermasalahkan upah yang didapat. Menurutnya menjadi seorang petugas PPS adalah salah satu pengabdian sebagai warga negara untuk turut mensukseskan Pemilu 2019. “Tidak apa-apa sih, wlaupun kita lebih capek dibanding petugas desa lain, anggap saja ini pengabdian kita sebagai warga negara yang baik untuk ikut mensukseskan pemililu,” pungkasnya. (cr3)
