KARAWANG, RAKA – Sudah memasuki pertengahan bulan kelima di tahun 2019, namun masih banyak desa di Kabupaten Karawang yang belum melakukan pencairan bahkan belum melakukan pengajuan dana desa tahap 1.
Kabid Dana Desa DPMD Karawang Agus Somantri mengatakan, dari 297 desa yang ada di Karawang, baru 169 desa yang sudah melakukan pencairan dana desa. Sedangkan 40 desa lain sedang proses pengajuan. “Sampai hari ini yang sudah pencairan 169 desa dan yang sedang proses 40 desa,” katanya kepada Radar Karawang, Senin (13/5).
Agus juga mengungkapkan, ada 88 desa yang justru sama sekali belum mengajukan usulan untuk dicairkan. 88 desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Karawang. “Sisanya 88 desa lagi sama sekali belum mengajukan,” ujarnya.
Selain itu, tambah dia, ada juga 10 desa yang sampai saat ini belum melakukan luncuran tahun anggaran 2018. 10 desa tersebut yakni desa yang berada di Kecamatan Rengasdengklok, Majalaya, Klari dan Pangkalan. “Luncuran tahun 2018 juga masih ada yang belum. Padahal waktunya kan sebulan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PMD Karawang Ade Sudiana mengatakan, pihaknya tidak pernah mempersulit pengajuan ataupun pencairan yang dilakukan oleh pemerintah desa. “Kalau administrasi selesai ya bisa pencairan. Kadang kan yang bermasalah itu di pemerintah desanya. Karena belum membayar pajak misalnya,” ujarnya.
Ade menuturkan, syarat untuk pencairan dana desa tahap 1 sebenarnya tidak harus disertakan SPJ tahun lalu. Tetapi hanya dilengkapi dengan Perdes APBDes. “Tahap 1 syaratnya hanya Perdes APBDes, tahap 2 syaratnya SPJ tahun lalu dan tahap 3 harus ada SPJ tahap 1 tahap 2,” ujarnya.
Mantan Camat Pedes itu juga mengatakan, saat ini pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola pengalokasian dana desa. Penggunaan atau pengalokasian dana desa tidak diatur oleh pemerintah daerah, tetapi tergantung kebutuhan pemerintah desa yang tentunya sesuai dengan hasil musrenbang. “Tapi tetap untuk pembangunan yang menjadi kewenangan desa,” pungkasnya. (nce)
