Uncategorized

Bantuan Gubernur Belum Cair

Para Kades Datangi DPMD Jabar

CILAMAYA WETAN, RAKA – Lambatnya pencairan bantuan gubernur (Bangub) Provinsi Jawa Barat dikeluhkan para kepala desa. Padahal dana sebesar Rp127 juta yang dialokasikan untuk fisik, tunjangan kinerja dan pengadaan bantuan android bagi RT itu sudah menginjak triwulan kedua.

Informasi yang berhasil dihimpun, dari 297 desa di Karawang, baru 42 desa yang mendapatkan dana bangub. Alhasil, para kades yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat mendesak pencairan bangub, Kamis (13/6), terutama bagi kepala desa yang mau habis jabatan tanggal 18 Juli mendatang.

Kepala Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan Udin Abdul Gani mengatakan, dirinya menyambangi kantor DPMD Jawa Barat untuk memfasilitasi kades-kades. Humas Apdesi ini menyebutkan, beberapa rekan kades banyak yang mau habis jabatan pada 18 Juli nanti, artinya sejumlah serapan anggaran setidaknya harus bisa dilaksanakan sebelum tanggal itu, termasuk juga belasan kades di bulan Desember.

Lebih lanjut, atas arahan dan intruksi ketua Apdesi dan koordinasi dengan DPMD Karawang, para kades diharapkan juga aktif berkoordinasi dengan DMPD. Karena sejauh ini data yang masuk, usulan dari desa sudah 246 desa ke DPMD Provinsi Jawa Barat. “Baru 42 desa saja yang sudah cair, termasuk desa saya,” ujarnya kepada Radar Karawang.

Di sisi lain, ada 51 desa yang belum mengusulkan, karena instrumennya belum sempurna. Sehingga catatannya lanjut Udin, ada 204 desa yang proposal mengendap, masih juga belum diproses pencairannya. “Dari 246 yang sudah mengusulkan, baru 42 desa yang cair, makannya kita ke DPMD Provinsi,” katanya.

Kades Sarijaya Enin Sutisna mengatakan, di Kecamatan Majalaya semua desanya belum cair. Padahal ajuan sudah masuk semua. Dia mengaku tidak mengetahui apa penyebabnya. “Gak tahu kenapa. Makannya kita dukung dan dorong para kades ikut serta nimbrung di provinsi mempertanyakan hal ini,” Kata ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Majalaya ini. (rok)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button