Awas Jual Beli Bangku
PPDB Jalur Zonasi 80 Persen

KARAWANG, RAKA – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP negeri akan dibuka pada 17 sampai 25 Juni 2019. Ada empat jalur yang bisa dipilih calon peserta didik dan jalur terbesar adalah zonasi sebesar 80%.
Besarnya jalur zonasi ini membuka peluang lebih besar siswa sekitar sekolah untuk diterima di sekolah tujuan. Hanya saja, kuota tiap sekolah dibatasi maksimal 40 siswa per rombongan belajar (Rombel). Kondisi ini, bisa saja ada siswa setempat tidak terakomodir dan ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi jual beli bangku. “Untuk PPDB tahun 2019/2020, kita fokus di jumlah ketersediaan bangku kelas (Rombeli, masih mengadop 32-40 per rombel,” kata Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Karawang H Endang Sodikin, pada Radar Karawang baru-baru ini.
Memang, lanjutnya, mekanisme PPDB online kali ini bertumpu pada sistem wilayah atau tetangga desa/kelurahan di mana sekolah dan calon peserta didik berada. “Dan ada sistem pengaduan masyarakat secara teknis,” tambahnya.
Operator SMPN 3 Cikampek Kiki menilai, PPDB saat ini sulit diakali untuk menitip calon peserta didik. Mekanismenya secara online, membuat PPDB berjalan secara transparan. “Untuk PPDB sepertinya tidak akan bisa jalur titip titipan, karena online dan sangat transparan. Tapi nggak tau juga sih. Mungkin saja bisa kayanya, sayanya aja mungkin yang gak tau,” ucapnya, Jumat (14/6).
Sementara itu, Cecep Mulyawan, Kabid SMP mengatakan, ada empat jalur PPDB, jalur zonasi 80%, jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) 10%, jalur prestasi 5 % dan jalur perpindahan luar kota 5% dengan besarnya kuota zonasi, maka secara tidak langsung lebih mengutamakan warga sekitar sekolah. “Pada dasarnya lebih mengutamakan penduduk yang dekat dengan sekolah,” tuturnya.
Cecep juga pernah menegaskan, pelaksanaan PPDB tidak ada permainan titip menitip calon peserta didik atau yang biasa disebut jual beli kursi calon peserta didik. “Dengan aturan yang sekarang yang tidak akan bisa nitip. Karena kan ada jalur zonasi dan akan ketahuan kalau misalkan ada yang lebih dekat tapi tidak ke terima,” ujarnya.
Dengan adanya jalur zonasi dan jalur keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), lanjut Cecep, PPDB tahun ini pada prinsipnya lebih berpihak terhadap masyarakat dengan kategori ekonomi tidak mampu. Menurutnya, walaupun kuota untuk jalur zonasi sampai 80%, namun tidak membuat semangat para calon peserta didik berleha-leha dalam meraih nilai ketika di tingkat sekolah sebelumnya. “Intinya lebih berpihak kepada masyarakat ekonomi tidak mampu. Tapi juga tetap ada persaingan nilai. Karena kalau jumlah kuota lebih dari batas, pasti dilihat dari nilainya,” kata Cecep.(nce/acu)