KUTAWALUYA, RAKA – Sekolah gratis masih jauh dari angan. Karena nyatanya sekolah negeri pun masih mematok biaya sekolah. Sofiah (42) warga Kampung Pangasinan, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, mengatakan, sudah berkali-kali mengajukan bantuan namun belum kunjung datang. Meski miskin dia tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Alhasil dia pusing tujuh keliling untuk membiayai anaknya yang masih duduk di bangku kelas IX. “Kemarin saya jual domba satu untuk membayar sekolah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana melakukan penghematan anggaran untuk alokasi SPP gratis bagi siswa SMA di tahun depan. Meski diakui berat untuk merealisasikannya, namun ia segera melakukan pembahasan bersama pihak DPRD Jabar. Pria yang akrab disapa Emil ini menilai penghematan bisa mencapai Rp2 triliun. Anggaran itu yang akan dialokasikan untuk SPP gratis bagi siswa yang tidak mampu. “Kalau dewan menyetujui, hasil penghematannya bisa kita alokasikan untuk SPP SMA/SMK negeri dan swasta untuk yang tidak mampu,” katanya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Meski demikian, ia belum bisa merinci sektor program atau anggaran dinas mana saja yang akan dilakukan penghematan. Hanya saja, ia berharap keinginannya bisa terwujud di tahun anggaran 2019. “Sekitar dua triliun makanya berat, tidak mudah,” terangnya.
Seperti diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diperkirakan menampung 281.950 siswa lulusan SMP yang masuk SMA dan SMK Negeri di Jabar. Proses penerimaan skemanya 90 persen untuk zonasi, 5 persen jalur prestasi dan 5 persen jalur perpindahan orang tua.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari akan melihat kembali kemampuan anggaran yang dimiliki Pemprov Jabar dalam memenuhi pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur. Terlebih, sebelum ada rencana itu, pihaknya sudah mengalokasikan sebanyak 20 persen atau Rp7 triliun untuk sektor pendidikan dari APBD Jabar yang nilainya sekitar Rp31 trilirun. “Kita akan melihat struktur APBD-nya bagaimana, secara undang-undang kita sudah punya 20 persen (untuk pendidikan). Jadi sudah banyak anggraan pendidikan, tapi pengaturannya bagaimana nanti kita lihat,” ucapnya. “Sekolah gratis apa sudah terhitung secara detail, karena sekolah SMA di Jabar itu banyak, kemudian kepentingan dari sekolah itu juga bukan saja sekolah gratis, tapi sarana prasarana sekolah yang jadi kewenangan menjadi perhatian,” pungkasnya. (cr4/psn)
