KLARI, RAKA – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 5 Klari menguntungkan Koperasi. Pasalnya harga map di koperasi sekolah itu naik signifikan dari harga biasanya.
Among (42), warga Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari mengatakan, kedatanganya ke SMPN 5 Klari untuk mengantar saudaranya daftar sekolah. Tapi pada hendak membeli map di koperasi sekolah, harganya menjadi dua kali lipat. “Biasanya kan cuma empat ribu, itu malah dijual sepuluh ribu,” ucap Among, kepada Radar Karawang, Jumat (21/6).
Ia menambahkan, seharusnya pihak sekolah tidak mencuri kesempatan saat pelaksanaan PPDB berlangsung. Hal itu dinilai bisa menyulitkan warga yang kurang mampu. “Mungkin kalau punya uang sih tidak apa-apa, emang sih terlihat kecil, tapi tetap saja tidak seharusnya jualan harganya jadi dua kali lipat gitu,” tambahnya.
Tarosa, Panitia PPDB SMPN 5 Klari mengungkapkan, ia tidak mengetahui dengan masalah harga penjualan yang dilakukan oleh pihak koperasi. Ia mengaku hanya fokus pada pendaftaran PPDB. “Duh saya kurang tahu kalau itu, saya hanya fokus untuk penerimaan siswa baru saja sih di sini,” paparnya.
Masih dikatakanya, dengan adanya keluhan warga tersebut ia mengaku, hal itu akan disampaikan kepada pihak pengelola koperasi terkait harga penjualan map yang tidak wajar. “Nanti saya sampaikan, kalau sekarang koperasinya sudah tutup, sudah pada pulang pengelolanya juga,” pungkasnya.
Selain PPDB, di SMPN 5 Klari juga digelar pembagian rapor, hal itu membuat para guru harus kerja ekstra serta pintar dalam membagi waktu. “Kebetulan hari ini ada pembagian rapor siswa juga, jadi saya harus bolak-balik anatara pembagian rapor dan proses pelaksanaan PPDB,” ucap Tarosa.
Selain itu ia mengungkapkan, sistem pelaksanaan PPDB dilakukan perzona, hal itu dilakukan agar lebih efektif dan lebih memudahkan para panitia. “Pada awal pelaksanaan sampai sekarang baru zona prestasi dan zona keluarga tidak mampu, untuk hari terakhir kita fokuskan untuk zona di luar wilayah Klari. Artinya dari wilayah mana saja boleh,” ungkapnya.
Ia berharap, PPDB bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat terutama orang tua siswa dapat memahami kebijakan pemerintah terkait batas kuota PPDB. “Karena masih ada warga yang belum tau dan paham, bahwa penerimaan siswa baru ini dibagi menjadi beberapa zona,” pungkasnya. (mal)
