Karawang

Hanya BKM Karangpawitan Dapat Anggaran Kotaku

KARAWANG, RAKA – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Karawang sosialisasikan program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) melalui lokakarya dalam rangka mewujudkan kolaborasi untuk percepatan penanganan kawasan kumuh, Rabu (10/7) di Britz Hotel.

Muhtar, koordinator BKM Teluk Bina Sejahtera mengatakan, pihaknya mengeluhkan tidak semua BKM kelurahan mendapatkan anggaran. Dari 67 BKM desa yang tergabung dalam Kotaku Karawang, hanya 1 BKM yang mendapatkan anggaran yaitu Kelurahan Karangpawitan. “Kalau kami ingin agar ada pemerataan. Supaya kita bisa merealisasikan apa yang menjadi program di BKM masing-masing. Sekarang kan hanya 1 kelurahan yang dapat karena sudah mendapatkan SK bupati,” kata Muhtar, saat loka karya berlangsung.

Sementara Dadang Munandar, koordinator Kota (koorkot) kluster 11 sebagai pendamping dari BKM yang ada di Karawang mengatakan, di tahun 2019 dari 67 BKM desa yang ada di Karawang hanya ada 1 BKM yang mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM). “Itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Anggarannya 1,5 miliar untuk kelurahan di Karangpawitan,” kata Dadang.

Dari besarnya anggaran tersebut, kata Dadang, dialokasikan tergantung dari kebutuhan yang ada di wilayah desa tersebut. “Kalau sekarang tahun 2019 karena permasalahannya sanitasi jadi alokasinya ke ipal komunal dan pembangunan drainase,” ujarnya.

Mengenai adanya permintaan dari BKM lain terkait pemerataan anggaran, ia mengatakan bahwa sejak awal program ada, pembagian anggaran disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Karena saat ini fokusnya terhadap penanganan kumuh, maka yang diberikan bantuan adalah desa yang sudah di SK kan oleh bupati bahwa desa tersebut daerah kumuh. “Kalau tidak ada di SK kami tidak bisa memberikan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa yang terpenting dalam lokakarya tersebut ialah membangun sinergitas dan kolaborasi untuk menangani permasalahan kumuh. “Intinya mengajak bersama agar menangani permasalahan kumuh. Ini juga menjadi salah satu tugas pemerintah daerah,” katanya.(nce)

Related Articles

Back to top button