LEMAHABANG, RAKA – Setelah dibanjiri rutilahu program dari Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Desa Karangtanjung, Kecamatan Lemahabang, sibuk memberi pemahaman kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) hingga mendatangi warga pintu ke pintu.
Pasalnya, anggaran rutilahu program provinsi itu jauh berbeda nominalnya dengan anggaran rutilahu pemerintah daerah. Atas dasar tersebut, maka hasil akhirnya pun dipastikan berbeda. Terlebih, kedua program itu turun di waktu yang hampir bersamaan.
Menurut Kades Karangtanjung Ade Kosasih, pihaknya harus benar-benar teliti dalam memberikan pemahaman kepada penerima manfaat, agar masyarakat tidak salah paham mengenai dua bantuan ini. “Soalnya kan beda anggaran, dari provinsi 62 rutilahu, anggarannya sekitar Rp17 jutaan per unit, sementara dari pemkab sekitar Rp40 jutaan per unit. Dipastikan hasilnya pun akan berbeda. Di sini kita harus teliti dan hati-hati beri pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (7/8).
Ia pun mengetahui pasti perbedaan program ini. Untuk rutilahu provinsi bisa ditambah dengan swadaya masyarakat dan tidak mesti membangun dari nol, sementara rutilahu pemkab dari nol.
Hal itu mudah dimengerti bagi perangkat desa, namun tak mudah diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, saat ini dia kerahkan semua aparatur desanya untuk memberikan pemahaman kepada penerima manfaat melalui musdes. “Kita pun libatkan anggota keluarga penerima manfaat untuk memberikan pengertiannya,” ujarnya.
Terlebih, dia telah berkonsultasi dengan pihak konsultan. Jika program rutilahu dari provinsi ini dapat dilakukan dengan cara subsidi silang. Intinya agar tidak ada gejolak di masyarakat. Di tempat berbeda, Kabid Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang H Baehaqi, minggu ini rutilahu program pemda akan segera turun untuk Kecamatan Lemahabang. “Sudah ada datanya untuk Desa Ciwaringin, Desa Karangtanjung, dan desa lainnya di Kecamatan Lemahabang,” katanya. (rok)
