KARAWANG, RAKA – Sejumlah petani asal Pakisjaya menagih janji Pemerintah Kabupaten Karawang yang akan memberikan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hingga kini belum diberikan.
Kedatangan petani ini sempat mengagetkan peserta kegiatan Riung Mungpulung dan Dialog Kemerdekaan yang digelar di Plaza Pemkab Karawang, Kamis (25/8), yang dihadiri Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Mereka datang untuk menanyakan dan meminta kepada bupati mengenai hak sertifikat lahan sawah dari program PTSL yang hingga saat ini belum diselesaikan.
Melihat unjuk rasa, bupati bergegas menghampiri para pengunjuk rasa yang tengah berorasi. “Kami akan bantu fasilitasi dan mengirim surat ke BPN. Karena ini persoalan bukan dari pemerintah daerah. Pemerintah hanya memfasilitasi. Untuk pimpinan Sepetak kami tunggu perwakilan 5 orang di dalam,” kata bupati, di tengah massa aksi.
Salah satu peserta aksi Wastini mengatakan, kedatangannya untuk menagih janji dari hasil audiensi sebelumnya. Dalam audiensi itu para petani dari Tanjungpakis dijanjikan akan mendapatkan surat sertifikat sawah namun belum juga diterimanya. “Janjinya akan selesai hari Rabu sekarang. Tembusan dari desa. Tapi sampai sekarang tidak ada,” kata peserta aksi yang terus orasi di tengah penyampaian bupati.
Dikatakan Wartini, ada ribuan bidang sawah dari masyarakat Tanjungpakis yang belum mendapatkan sertifikat. Para warga juga mengaku sudah mengeluarkan sejumlah uang kepada para perangkat desa di Tanjungpakis. Untuk itu mereka menuntut sertifikat segera dikeluarkan. “Urusan bayar ke desa tidak jadi masalah. Yang penting surat dikeluarkan. Jangan nanti nanti terus. Punya saya juga 10 ribu meteran,” katanya.
Petani lain, Karyum mengatakan, sebelumnya sudah ada audiensi dan dijanjikan bahwa sertifikat akan dibagikan pada hari Rabu. Yang menjanjikan ialah Asda 1 pada saat audiensi di kantor pemda. Namun nyatanya sampai saat ini belum ada. Kendalanya karena ada masalah dengan Perhutani. “Yang menjanjikan waktu itu pak Asda 1. Katanya hari ini dibagikan semua,” ujarnya.
Sementara Wahyudin, ketua umum Sepetak mengatakan, hasil pertemuan dengan bupati, surat yang sebelumnya sudah dikirimkan ke BPN akan diganti dan akan segera memberikan sertifikat secepatnya. “Sudah ditandatangi bupati dan akan dikirim ke BPN kemudian secepatnya akan dikeluarkan sertifikat. Jika secepatnya ini tidak ada kejelasan kami akan bawa massa dengan jumlah yang lebih banyak,” pungkasnya. (nce)
