KARAWANG, RAKA – Percepatan pelayanan di desa tentunya menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah desa. Untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dalam hal surat menyurat, tentunya dibutuhkan alat berbasis teknologi.
Harapan Baru Multitech yang di dalamnya merupakan pemuda Jawa Barat telah meluncurkan produk berupa Sistem Pelayanan Percepatan Surat Elektronik (SP2SE). Alat ini bisa mencetak berkas misal surat keterangan tidak mampu (SKTM) hanya dalam waktu satu menit. Tak perlu diketik pegawai desa, cukup tekan tombol di mesin SP2SE kemudian surat keluar dan tinggal di tanda tangan kepala desa. Hanya saja, alat ini cukup malah. Satu perangkat SP2SE dihargai Rp35 juta.
Ahmad Ardiansyah ketua Harapan Baru Multitech menjelaskan, fungsi dari alat tersebut ialah untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan di tingkat desa. Salah satunya ialah pembuatan segala bentuk administrasi surat menyurat di desa. “Kegunaanya banyak dan tentunya lebih efektif dan efisien. Hanya satu menit misalnya mau bikin SKTM tinggal klik print akan masuk ke meja kepala desa,” katanya, kepada media saat sosialisasi, Sabtu (24/8).
Pada dasarnya, kata dia, alat tersebut merupakan hasil karya dari para pemuda di Jawa Barat untuk mempercepat pelayanan. Untuk itu, pihaknya mengundang beberapa kepala desa dan pihak pemda untuk mengenalkan produk tersebut. “Kalau memang ini berguna untuk desa silahkan. Karena di Jawa Barat sudah ada 300 lebih desa yang menggunakan,” ujarnya.
Endang Sodikin, anggota DPRD Kabupaten Karawang yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, percepatan pelayanan di tingkat desa diakuinya memang sudah menjadi kebutuhan. Terlebih dengan adanya alat SP2SE itu akan administrasi di tingkat desa akan lebih efisien. “Kalau bicara kebutuhan memang saat ini sudah dibutuhkan. Tapi saat ini pemerintah daerah belum ada anggaran,” katanya.
Sekretaris DPMD Karawang Wawan Hernawan mengatakan, ia merespon baik adanya alat tersebut. Karena menurutnya memang alat tersebut akan membantu masyarakat dalam membuat berbagai administrasi surat menyurat di desa. “Alatnya memang bagus. Cuma saat ini kita sumber dananya masih dipikirkan,” kata Wawan.
Jika dialokasikan dari dana desa, kata Wawan, ia belum bisa memastikan berbenturan dengan aturan atau tidak. Untuk itu, adanya alat tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama dengan bupati dan sekda sebagai ketua TAPD. “Kebetulan tadi juga dewan sudah respon. Tinggal nanti dibicarakan bersama pimpinan. Kalau di perbup, dana desa memang tidak ada untuk pembelian alat itu,” paparnya.
Sementara Eko Suswanto, sekretaris Desa Margasari mengatakan, alat tersebut memang akan sangat membantu pemerintah desa. Hanya saja perlu ada pelatihan dan pembinaan terlebih dahulu, baik kepada staf desa dan semua masyarakat. “Karena nanti formatnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di desa kita,” pungkasnya. (nce)
