SUDAH DIBONGKAR: Warga di bantaran irigasi KW 6 membongkar sendiri rumah mereka, karena akan dibangun jembatan. Sisa bahan bangunan di jual untuk membayar kontrakan.
- Tergusur Pembangunan Jembatan
KARAWANG, RAKA – Bangunan di bantaran irigasi KW 6, Kelurahan Karangpawitan sudah dibongkar. Soalnya, dalam waktu dekat ini akan dibuat jembatan di irigasi tersebut. Hanya saja, warga belum mendapatkan kepastian ada tidaknya kompensasi atas pembongkaran tersebut.
“Ini emang tanah pengairan dan sekarang mau dibangun jembatan karena setiap hari macet. Pemilik rumah juga sudah pada tahu dan sudah dikosongkan,” kata Omet, seorang warga yang berada di lokasi pembongkaran, Rabu (4/9).
Sementara itu, Novi anak dari salah seorang pemilik rumah yang dibongkar mengaku, rumah orang tuanya itu memang dibangun di atas tanah milik pengairan. Ia juga sudah mengetahui jika rumah orang tuanya itu akan dibongkar. “Sudah tahu karena dikasih tahu dari bulan Mei. Karena ini mau dibuat jembatan,” katanya.
Ia meminta, pemerintah daerah memberikan kompensasi bagi pemilik rumah sebagai ganti rugi dari bangunan yang sudah didirikannya itu. Sebelum dilakukan pembongkaran, lanjut dia, orang tuanya sudah pindah dan saat ini tinggal di kontrakan. “Nani Sutarni orang tua saya. Sudah ada tujuh tahunan di sini. Sekarang ngontrak di Jatirasa. Harusnya diganti kerugian atau dikasih tempat lagi,” ungkap perempuan yang juga tinggal di kawasan tanah pengairan.
Pembongkaran itu, kata dia, dilakukan langsung oleh para pemilik rumah dengan cara menjual beberapa alat bangunan bekas yang masih terpakai. “Ini dibongkar sama kita. Diborong kayu-kayu dan puingnya buat bayar kontrakan. Kalau besok belum dibongkar mau dibongkar sama Satpol PP,” imbuhnya.
Sementara Sekretaris Kelurahan Karangpawitan Haris Suhendi mengatakan, ada 27 bangunan di sebelah selatan dan lima bangunan sebelah utara irigasi KW 6 yang dibongkar. Sebelumnya memang sudah ada koordinasi dan pemberitahuan bahwa bangunan tersebut akan dibongkar dan akan dibangun jembatan.
Mengenai kompensasi, ia tidak bisa memberikan kejelasan. Karena selama ini, bangunan-bangunan itu berdiri di atas tanah pengairan dan tidak ada keterlibatan pihak kelurahan. “Kalau soal itu bukan kewenangan kita. Itu langsung ke dinas terkait. Kita juga tidak tahu ada kompensasi atau tidak,” jelasnya. (nce)
