CIBUAYA, RAKA – Sejak 12 Juli 2019, pantai Karawang Utara tercemar tumpahan minyak mentah akibat bocornya pipa anjungan lepas pantai YYA-1 milik Pertamina area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) masih berlangsung sampai saat ini.
Setelah sejumlah elit mulai dari bupati, gubernur, menteri mendatangi pesisir pantai Karawang, kali ini Abdul Hadi Wijaya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), turun ke Desa Cemarajaya dan Pusakajaya Utara, untuk melihat kondisi terkini lokasi yang tercemar ceceran minyak pertamina. Abdul mengatakan, minyak mentah yang tercecer di sepanjang pesisir pantai Cemarajaya ataupun Pusakajaya Utara, tidak hanya bau, melainkan sudah pada kerugian yang dialami warga sekitar, belum lagi mengganggu kesehatan, dan juga ekosistem laut. “Jadi saat ini permasalahannya bergeser dari sekadar ceceran minyak, menjadi permasalahan perekonomian, belum lagi masalah kesehatan,” jelasnya kepada Radar Karawang setelah dihubungi via telepon, Minggu (8/9).
Ia melanjutkan, warga yang terkena dampak juga belum mendapatkan kompensasi setelah terjadinya semburan minyak kurang lebih satu bulan setengah, perlu adanya kepekaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk menalangi dana kompensasi untuk warga yang terkena dampak. “Yang paling penting pemprov ataupun pemkab harus menunaikan hak warga terlebih dahulu, yang belum mendapatkan kompensasi, supaya kebutuhan warga setiap hari tercukupi. Urusan nanti dengan pihak Pertamina bisa diselesaikan dengan kedinasan,” katanya.
Menurutnya, saat ini yang menjadi permasalahan adalah belum tertutupnya kebocoran pipa yang berdampak luas bagi masyarakat sekitar. Pihaknya berharap Pertamina juga harus terbuka kepada masyarakat, tentang progres penanggulangan tumpahan minyak tersebut dan perlunya perhatian serius dari semua pihak. “Sampai saat ini belum ada kepastian seberapa lama masyarakat harus diuji,” pungkasnya.
Sementara pengamat komunikasi politik, Effendi Ghozali mengatakan, penanganan kebocoran minyak tersebut harus ditangani dengan matang menggunakan cara ilmiah, profesional dan berkesinambungan. Seluruh stakholder juga harus dilibatkan, artinya mengatasi masalah bersama komunitas. “Saya ingin melihat 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun sesudah musibah ini, bagaimana kehidupan masyarakat di sana,” ungkapnya. (cr4)
