HANCUR: Rumah warga yang rusak akibat tertimpa bongkahan batu.
PURWAKARTA, RAKA – Sebanyak 58 kepala keluarga di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, disarankan untuk direlokasi agar mereka tidak dihantui oleh trauma bencana hujan batu.
Menurut anggota DPR RI Dedi Mulyadi, tinggal di bawah kaki gunung tambang batu sangat berbahaya. Ada atau tidak ada tambang batu, menurutnya warga harus tetap direlokasi agar keselamatan mereka tidak terus merasa terancam. “Musim hujan longsor bukan tidak mungkin terjadi, apalagi masih terdapat material bebatuan di lereng sisa-sisa kemarin. Untuk itu saya memberikan saran 58 KK untuk direlokasi ke tempat lebih aman,” katanya saat meninjau lokasi, Jumat (11/10).
Menurutnya, peristiwa ini adalah peringatan kecil dari alam yang harus dijadikan dasar untuk mengambil sebuah keputusan. “Untung saja kejadian kemarin tidak ada korban, hanya permukiman warga yang rusak,” ujar Dedi.
Dia mengatakan, ada beberapa titik yang tidak boleh ditambang, tetapi ada perluasan izin Tahun 2015. Dirinya merekomendasikam jika PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) ditutup, karena dari siklus ekonomi juga kurang signifikan, baik terhadap pemda atau pun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Silahkan dicek, diriset, apa betul sebuah penambangan memberikan implikasi ekonomi yang kuat bagi lingkungannya. Begitu juga terhadap pemerintah, berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki jalan rusak dampak sering dilewati truk tambang? Perbaikan satu kilometer saja memerlukan Rp1,5 miliar, sementara pendapatan dari tambangkan sangat kecil,” kata Dedi.
Sehingga, lanjut Dedi, pihaknya merekomendasikan UPK dan UKL Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk dicabut. Karena, menurutnya tidak dijalankan sesuai standarisasi. “Kalau tidak dijalankan artinya ada pelanggaran dan harus dicabut,” tegas Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu akan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan hal sama. “Hari senin saya akan temui mereka dan menyampaikan jika ijin PT MSS dicabut,” ujarnya. (gan)
