PURWASARI, RAKA – Sedikitnya masih ada 50 rumah tidak layak huni (rutilahu) yang tersebar di 6 kampung Desa Tegalsari, Kecamatan Purwasari. Sebagaimana diungkapkan Mulyana, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalsari kepada Radar Karawang, Sabtu (29/9).
Mulyana mengatakan, rutilahu sudah menjadi permasalah lama di desanya. Kebanyakan para pemilik rutilahu hanya bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak menentu pendapatannya. Mereka tidak ada biaya untuk memperbaiki rumahnya sendiri. “Usia muda rata-rata bekerja sebagai karyawan, usia tua bekerja sebagai buruh tani, nah yang rutilahu ini yang kerja buruh serabutan. Kalau ada yang mempekerjakan mereka ya bekerja. Kadang-kadang nganggur, kerja sehari nganggurnya 2 hari,” terangnya.
Mulyana juga mengakui, sudah ada program pembangunan rutilahu dari Pemda Karawang yang berjalan di desanya. Dalam 2 tahun terakhir sudah ada 12 unit rumah yang direnovasi, terakhir kali ada 4 unit rumah yang sudah direnovasi. Namun demikian, masih ada sekitar 50 yang masih dalam kategori rutilahu, yang terparah kondisinya saat ini adalah milik Sajem (48) warga RT 03 RW 01, Dusun Tegal Amba. “Yang terparah rumahnya Sajem, itu yang akan kami ajukan nanti,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan rutilahu ini hanya untuk rumah dengan kepemilkan tanah pribadi. Apabila rumah sasaran program pembangunan rutilahu berdiri di atas tanah orang lain maka tidak bisa mendapat bantuan. “Secara fisik rumahnya sudah rapuh, tapi ternyata tidak ada hak kepemilikan, (bantuan) gagal,” tambahnya.
Ia mengatakan, Setiap tahun ada pengajuan dari pihak desa, namun mungkin anggaran pemerintah tidak terlalu banyak, jadi dalam setahun hanya bisa memperbaiki 4 unit rumah. Perbaikan setiap unitnya rata-rata mengahbiskan dan Rp40 juta. Ia juga mengatakan, akan tetap mengajukan perbaikan rutilahu, yang terdekat adalah untuk angaran tahun 2019 dan 2020. “Saya sudah cerewet, Pak RW tolong didata, biar kita enak memasukkan ke ajuan anggarannya,” tutur Mulyana.
Melihat masih banyaknya rutilahu, ia berharap ada perhatian lebih dari Pemda Karawang. “Dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan ada perhatian lebih, semoga setahun bisa memperbaiki 8 unit,” harapnya.
Selain rutilahu, kurangnya fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) juga menjadi permasalahan di Desa Tegalsari. Seiktar 25% penduduk tidak memiliki fasilitas MCK di dalam rumah. Sebenarnya sudah ada pembangunan beberapa fasilitas MCK oleh PNPM di tahun 2012, namun sudah mulai rusak. Permasalahan lainnya adalah masyarakan sungkan menggunakan fasilitas MCK karena dibangun di tanah milik seorang warga. Status tanah tersebut pula yang menjadi kendala pihak desa untuk membangun kembali fasilitas MCK. “Mereka sering tidak enakan dengan pemilik tanah, kadang pemilik tanah juga terkesan membatasi. Kalau fasilitas MCK dibangun di atas tanah hibah kan masyarakat jadi lebih leluasa, mudah-mudahan saja ada pihak lain yang membantu,” jelasnya. (mg)
