Sebulan Hanya Dijatah 500 e-KTP
SULITNYA PUNYA e-KTP: Warga pemohon e-KTP mendaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Cipil Kabupaten Karawang. Mereka tidak bisa langsung mendapatkan fisik e-KTP karena stok blanko e-KTP terbatas.
Karawang Butuh 60 Ribu Keping
KARAWANG, RAKA – Kabupaten Karawang, salah satu daerah yang kekurangan stok blanko e-KTP. Dalam sebulan hanya dijatah 500 keping. Akibatnya, proses pembuatan e-KTP berlangsung lama, bahkan bisa setahun.
Kepala Disdukcatpil Karawang Yudi Yudiawan mengatakan, lamanya jadwal cetak e-KTP bukan karena terkendala dari dinas, melainkan kendala dari kementerian terkait distribusi blanko yang dibatasi hanya 500 keping dalam satu bulan.
Padahal setiap harinya selalu banyak masyarakat yang hendak mencetak e-KTP. “Sudah jalan dua sampai tiga bulan pengadaan blanko hanya 500 keping perbulan,” kata Yudi, kepada Radar Karawang baru-baru ini.
Dikatakan Yudi, saat ini di Disdukcatpil Karawang yang sudah masuk antrean daftar cetak sudah lebih dari 60 ribu. Dengan hanya diberikan 500 keping dalam satu bulan, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan pencetakan E-KTP yang dibutuhkan masyarakat. “Kalau kita bisa aja cetak 500 sehari jika memang blankonya difasilitasi dari sana (kementerian). Tapi kan kendalanya dari pusat, dan bukan Karawang saja melainkan semua kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan mengenai keberadaan blanko e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, sulitnya masyarakat untuk membuat atau memiliki e-KTP menjadi salah satu masalah penting yang perlu diselesaikan. Karena saat ini e-KTP merupakan syarat bagi mesyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Untuk itu, sebagai salah satu wakil rakyat yang mewakili masyarakat Karawang ia akan melakukan kunjungan ke Kemendagri. “Ini tentu menjadi masalah yang penting. Kalau pembuatan ini lama sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kasihan juga masyarakat. Nanti saya dari Komisi II minggu depan akan melakukan pengecekan ke Mendagri,” ucapnya. (nce)
