TEMPURAN, RAKA – Jelang perhelatan pemilihan umum, terlebih tak berapa lama lagi pilkades serentak 45 desa akan digelar. Kegiatan ‘ngagayar’ atau politik uang sering kali terjadi dan dijadikan bahan kesempatan bagi para calon.
Selain dilarang oleh negara, politik uang yang dianggap biasa oleh masyarakat tersebut nyatanya mendapat larangan keras juga dari sisi agama.
Dikatakan Ketua MUI Karawang KH Tajudin Noor, setiap orang yang menerima atau memberi uang dengan niat menyuap disebut riswah. Sementara riswah tersebut hukumnya haram, entah si pemberi ataupun si penerima. “Dengan sengaja memberikan sejumlah uang supaya masyarakat tergiring untuk memilih seseorang itu hukumnya riswah,” ujarnya, kepada Radar Karawang.
Setelah memberikan pemahaman tersebut, ia mempersilahkan kepada masyarakat untuk memilih mengikuti ajaran agama atau memenuhi selera materi sementara saja. “Saya selalu berdoa agar masyarakat bisa melek terhadap hukum-hukum agama,” ucapnya.
Sementara, melihat mayoritas masyarakat yang menganggap kegiatan risywah itu hal yang biasa. Dosen Unsika itu mengimbau agar masyarakat bisa berupaya untuk menjauhi itu.
Lain halnya dengan syukuran paska terpilihnya kades, dengan niat untuk berterimakasih kepada masyarakat yang memilih dan menjadikannya sebagai kades. “Kalau niat syukuran setelah terpilih, lain lagi ceritanya. Itu boleh, asal jangan berelbihan,” pungkasnya. (rok)
