DPRD Bakal Siapkan Perda
KARAWANG, RAKA – Sebelum membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), banyak pengembang perumahan kabur sehingga warga menjadi korban. Mengatasi masalah ini, DPRD Kabupaten Karawang akan usulkan pembentukan peraturan daerah (perda) tentang serah terima fasum) dan fasos perumahan.
Saat ini, banyak perumahan yang ditinggalkan kabur oleh pengembang sebelum menyerahkan fasum dan fasos. Dampaknya, tak sedikit warga perumahan yang menjadi korban dan tidak bisa menikmati fasum fasos yang seharusnya dipenuhi oleh pengembang. “Dari semua perumahan yang ada di Karawang. 60 persennya tidak menyerahkan fasum fasos. Perumahan Karaba juga belum itu. Yang jadi korban kan masyarakat di perumahan tersebut,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin, kepada Radar Karawang, Minggu (23/11).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kata dia, pada tahun 2020 nanti pihaknya akan mengusulkan untuk membuat perda baru terkait penyerahan fasum dan fasos perumahan.
Dalam perda tersebut nanti, akan ada keterlibatan aparatur penegak hukum agar bisa menindak para pengembang yang tidak sesuai dengan ketentuan, yakni menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah daerah. “Regulasinya harus dibuat seperti itu. 80 persen pembangunan, si pengembang harus sudah menyerahkan fasum dan fasos. Jika tidak dilaksanakan kepolisian dan kejaksaan memanggil pengembang nakal tersebut,” paparnya.
Dikatakan Endang, saat ini Karawang memang sudah memiliki regulasi mengenai penyerahan fasum dan fasos. Namun ia menilai perda yang saat ini ada, masih banyak celah bagi oknum pengembang untuk tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan fasum dan fasos. “Saat ini sudah diatur dalam Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang serah terima fasum dan fasos. Tapi masih banyak celah bagi pengembang. Untuk itu kita akan libat penegak hukum. Di beberapa kabupaten lain sudah diberlakukan. Di Karawang akan saya usulkan nanti,” tandasnya. (nce)
