KARAWANG, RAKA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang membuka pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang 2020 selama satu pekan terhitung sejak 18-24 Januari 2020. Sampai pukul 16.00, Senin (20/1), tercatat 222 orang telah mendaftar dari berbagai kecamatan. Namun, belum ada satupun pendaftar dari Kecamatan Pakisjaya. “Iya masih ada yang nol di Pakisjaya,” kata Komisioner KPU Karawang Ikhsan Indra Putra kepada Radar Karawang.
Ikhsan mengatakan, sampai Senin (20/1) jumlah pendaftar online yang tercatat sudah 222 pendaftar. Sementara yang mengirimkan berkas ke Kantor KPU Karawang sebanyak 105 berkas. “Pendaftaran melalui online untuk mendorong calon anggota PPK itu paham teknologi IT. Tapi tetap harus menyerahkan berkas ke kantor,” katanya.
Dikatakan Ikhsan, sampai saat ini minat masyarakat untuk mendaftar PPK cukup tinggi. Jumlah pendaftar calon PPK seharusnya lebih dari jumlah yang dibutuhkan di setiap kecamatan. Ia masih menunggu sampai 24 Januari 2020. Jika masih belum memenuhi, akan dilaksanakan perpanjangan sampai tanggal 27 Januari. “Jika tetap kurang atau bahkan tidak ada pendaftar, kita akan koordinasi dengan dinas pendidikan. Untuk menunjuk siapa yang sekiranya berkompeten dari kalangan guru,” terangnya.
Oleh karena itu, KPU juga meminta kepada pemerintah di tingkat kecamatan untuk turut mensosialisasikan kepada para kepala desa, agar informasi perekrutan anggota PPK itu bisa lebih cepat tersosialisasikan. “Kita sudah koordinasi dengan para camat, terutama agar dilanjutkan kepada masing-masing kades,” imbuhnya.
Terkait honor, lanjut Ikhsan, hal itu masih dalam pembahasan tim anggaran. KPU Karawang berupaya untuk menaikan honor PPK dari pemilu sebelumnya. Untuk memenuhi surat edaran dari Kementerian Keuangan. “Fasilitas yang didapatkan hanya honor saja,” ujarnya.
Plt Sekretaris KPU Karawang Gery Sigit Samrodi menambahkan, para PPK di tiga puluh kecamatan di Karawang itu akan mulai bekerja sejak tanggal 1 Maret sampai 30 November 2020. Besarnya honor yang akan diterima yaitu Rp2,2 juta untuk ketua dan Rp1,9 juta untuk anggota. “Masa kerja sembilan bulan,” tambahnya.
Sekretaris Kecamatan Telukjambe Barat Disyana mengatakan telah mensosialisasikan pendaftaran PPK, setelah mengikuti rapat di KPU Karawang, Kamis (16/1). Sosialisasi dilakukan dengan memasang banner informasi pendaftaran PPK di halaman kantor kecamatan. Selain itu, dia juga telah menyurati setiap desa mngenai pendaftaran PPK tersebut. “Langsung dibuatkan surat disebarkan ke desa, jadi kecamatan membuat surat lagi menyadur ke surat dari KPU, bahkan dari KPU nya juga saya fotokopi agar masyarakat tahu tahapan-tahapannya, tugas desa menyampaikan ke masyarakat,” terangnya.
Ia baru mengetahui sepinya peminat PPK, sebab pendaftaran memang tidak melalui kecamatan, melainkan langsung ke KPU atau melalui website. Meski demikian dia yakin pasti ada warga Telukjambe Barat yang akan mendaftar mengingat waktu pendaftaran masih menyisakan waktu empat hari lagi. Selain itu, biasanya KPU Karawang memberi waktu tambahan untuk pendaftaran PPK jika kuota minimal yang diinginkan belum terpenuhi. “Besok (hari ini) juga pasti akan dibahas di minggon,” tambahnya.
Masih dikatakannya, sepinya pendaftar PPK di Telukjambe Barat dibandingkan kecamatan lainnya, kemungkinan karena masyarakat belum mengetahui informasi lengkap mengenai hal itu. Kemungkinan lainnya masyarakat telah menerima informasi lemgkap, namun tidak menelaahnya dengan baik. “Tapi kalau yang memang kebetulan ada waktu, ingin terjun ke PPK, siapa tahu dia langsung menyiapkan berkas pendaftaran, kan gak ketahuan oleh kita kalau daftarnya langsung ke KPU melalui aplikasi mah,” tuturnya.
Disinggung mengenai sepinya peminat PPK karena pertimbangan honor, menurutnya hal itu tidak begitu berpengaruh karena sejauh ini tidak ada yang mengeluhkan hal tersebut. “Honor ya memang sudah aturannya segitu, masalah honor insya Allah tetap ada, bahkan dari Maret sampai November jangka waktunya,” ucapnya.
Faktor kerawanan saat masa pilkada juga tidak menjadi hitungan faktor yang menyebabkan sepinya peminat PPK. Ia sendiri menjamin Telukjambe Barat bukan daerah rawan kerusuhan dalam pesta demokrasi Karawang nanti. “Yang penting tugas dulu, masa di Telukjambe Barat gak ada PPK, emang rawan gitu? Dijamin nggak,” pungkasnya.
Ketua Karang Taruna Telukjambe Barat Linggo mengatakan, sepinya peminat PPK karena beban kerja dan tanggung jawabnya yang dirasa berat. Dia juga menilai Telukjambe Barat bukan wilayah rawan selama pilkada berlangsung. “Mungkin kalau uangnya (honor) besar mah kan, orang sepusing apapun juga pasti berebut (menjadi PPK),” terkanya.
Sepengatuhannya, penawaran PPK ini juga biasanya tidak langsung ke masyarakat, melainkan ke pemerintah desa atau tokoh masyarakat. Sampai hari kemarin tidak ada informasi kepada karang taruna. Dikatakannya, bahkan di PPS pada pilpres 2019 lalu sekalipun Karang Taruna jarang dilibatkan. PPS biasanya diisi oleh aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat. Hal ini tentu memutus regenerasi, beda hal jika karang taruna dilibatkan akan menjadi pemahaman dan pengalaman baru bagi generasi muda. “Harusnya mah ada tawaran lah, mana nih karang taruna nih,” ucapnya. (nce/cr5)
