Pilkades Serentak Terancam Molor

PURWAKARTA, RAKA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta desak DPRD untuk lakukan percepatan penuntasan Peraturan Daerah (Perda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2020. Hal tersebut merupakan menindak lanjuti dari desakan Apdesi soal kepastian pelaksanaan Pilkades serentak. “Hari ini (kemarin) telah kita komunikasikan dengan pimpinan dewan terkait penuntasan Perda Pilkades serentak. Harus segera, ini sudah mendesak,” ujar Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika didampingi Plt Kepala DPMD, Purwanto di sela audensi dengan jajaran Apdesi Purwakarta, di Bale Nagri, akhir pekan lalu.
Menurutnya, Pemkab Purwakarta menargetkan pada bulan Juni 2020 pelaksanaan Pilkades serentak bisa digelar di 83 desa di wilayah Kabupaten Purwakarta. “Pemkab juga ingin pelaksaan ini bisa secepatnya, aman, kondusif dan lancar. Begitu perda sudah selesai segera kita lakukan tahapan-tahapannya,” kata Ambu Anne.
Sementara, Ketua Apdesi Purwakarta, Dasep Sopandi dan jajarannya berharap ada kepastian waktu pelaksanaan Pilkades serentak di Purwakarta. “Jika sudah ada kepastian soal waktu tahapan-tahapan pilkades kan jadi tenang. Untuk desa yang akan menggelar bisa mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk gelaran tersebut,” katanya.
Sementara, Plt Kepala DPMD Purwakarta Purwanto mengatakan, pihaknya akan berupaya memastikan Pilkades serentak di Purwakarta berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. “Setiap hak pilih dianggarkan sebesar Rp25 ribu. Pilkades serentak mendatang, kami mencatat ada sebanyak 299.125 hak pilih yang tersebar di 83 desa pada 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta,” katanya.
Untuk kepastian pelaksanaan atau waktu tepatnya dinas menunggu instruksi dari Bupati Purwakarta. “Mudah-mudahan dan akan kita upayakan, bulan Juni dapat digelar,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, anggaran berasal dari bantuan keuangan (bankeu) yang langsung ke desa dan langsung ke panitia Pilkades. “Jadi anggarannya tidak dimasukan ke DPMD,” katanya. (gan)