Sesalkan Pernyataan Kabid Sarpras
KARAWANG, RAKA – Operator sekolah punya segudang pekerjaan dengan deadline mepet, namun tak sebanding dengan penghasilan yang didapat. Bahkan, tak jarang operator jadi sasaran tembak jika bantuan gagal diterima sekolah.
Sejumlah operator sekolah menyesalkan pernyataan Kabid Sarana dan Prasarana (sarpras) Sekolah Dasa (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang yang menyudutkan operator sekolah. Bayu purnama, operator SMPN 3 Rengasdengklok geram dengan pernyataan tersebut, seolah semua yang tak mendapatkan bantuan karena operatornya malas. “Tak hanya input dan melengkapi data siswa, guru dan sarpas pun kita kerjakan setiap awal semeter demi tuntuan kepala sekolah yang ingin mendapatkan bantuan, namun hingga saat ini tak kunjung dapat bantuan,” katanya, Selasa (11/2).
Menurutnya, bantuan dan saluran dana memang berasal dari dapodik namun tak semua akan mendapatkan bantuan, karena melihat prioritas yang didahulukan. Setiap sekolah berbeda-beda pengiputannya, jadi jika ada yang tidak dapat bantuan bukan berarti operator sekolah yang menjadi kambing hitam untuk disalahkan. Aplikasi yang dikerjakan operator sekolah itu banyak, dari mulai dapodik untuk pendataan siswa, guru serta sarpras sekolah, PMP untuk EDS sekolah, e-rapor untuk rapot siswa online, geisa untuk absensi guru dan staf.
Selain itu, lanjutnya, operator juga mengerjakan RKAS untuk rencana anggaran sekolah, bio UN untuk pendataan siswa kelas 3 untuk ujian nasional, verval untuk verifikasi dan validasi siswa, verval PTK untuk verifikasi dan validasi guru dan staf, sispena untuk akreditasi sekolah dan masih banyak lagi pekerjaan yang menyangkut online dan itu semua dikerjakan operator. “Tak heran jika operator sekolah dijuluki jantungnya sekolah, namun sayang tak selaras dengan penghasilan yang didapat,” keluhnya.
Hal senada dilontarkan Anton, operator SMPN Satap 1 Batujaya. Dia menyesalkan adanya pernyataan Kabid SD Sarpras Disdik yang seakan menyalahkan operator sekolah. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerjakan apa yang menjadi tugas kami, input dan update data sesuai yang kepala sekolah inginkan, namun apalah daya kami hanya sebagai buruh data yang tidak bisa mengakomodir bantuan, semua kuota tergantung yang di atas,” ucapnya.
Sebelumnya Kabid Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Disdikpora Kabupaten Karawang Cece Saripudin mengatakan, jika nantinya ada sekolah yang merasa berhak mendapat bantuan DAK, namun ternyata tidak masuk daftar penerima bantuan, hal tersebut kemungkinan besar karena operator sekolah yang kurang aktif memperbaharui dapodik. Malah terkadang pihak sekolah hanya memperbaharui data siswa saja untuk kepentingan BOS. Padahal dapodik tersebut menjadi acuan setiap bantuan pemerintah pusat. “Kalau sarana dan prasarananya tidak diisi, ya gak bakal menerima bantuan. Kami tidak mungkin membuka dapodik sekolah masing-masing, operator yang mesti update ke pusat,” pungkasnya. (asy/cr5)
