H Asep
TEMPURAN, RAKA – Belum jelasnya besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemrov untuk mengganti SPP SMA/SMK sederajat, membuat pihak sekolah kebingungan. Pasalnya, dari besaran dana BOP itu, belum diposkan untuk honor guru honorer yang hanya mengantongi SK dari kepala sekolah.
SPP yang sudah berjalan dua tahun terakhir, akan kembali dihapus di semua SMA/SMK negeri di Jawa Barat. Kebijakan yang mulai diberlakukan di tahun ajaran baru 2020/2021 bulan Juli mendatang dan rencananya akan diganti dengan BOP dari Pemprov Jabar.
Bendahara SMAN 1 Tempuran H Asep mengatakan, bulan Juli mendatang SPP dihapus. Adapun gantinya, menurut informasi diganti dengan dana BOP. Namun belum jelas berapa besaran bantuan dari BOP itu. “Bahkan, realisasinya juga kabarnya tidak untuk honor guru yang cuma kantongi SK dari kepsek,” ujarnya, Kamis (20/2).
Berbeda dengan honorer yang sudah di SK-kan oleh provinsi, lanjut H Asep, karena digaji langsung oleh pemprov. Namun untuk guru honorer murni, ia merasa bingung bagaimana cara menggajinya, atau dari sumber anggaran mana kalau BOP pengganti SPP ini tidak satupun klausulnya memposkan buat menggaji mereka. “Kalau saat ada SPP saat ini, khusus di Tempuran, para guru honorer murni ini di gaji Rp80 ribu perjam, bahkan paling tinggi se-Karawang, betapa pun iuran SPP yang dibanderol Rp200 ribu perbulannya. Tapi, kalau SPP di hapus dan di BOP tidak bisa untuk honor, dari mana nyari penggajiannya,” terangnya.
Untuk itu ia berharap, selain besaran BOP nantinya bisa lebih besar dari SPP yang biasa di bayar setiap bulan, alokasnya juga segera ada klausul realisasi. Salah satunya untuk menggaji honorer murni. “Kita harap gantinya berupa BOP dari pemrov besarannya bisa lebih besar dan memenuhi kebutuhan sekolah. Khususnya untuk honor para guru honorer,” pungkasnya. (rok)
