KARAWANG, RAKA – Anggaran untuk pemilihan 67 kepala desa se-Kabupaten Karawang hingga saat ini belum turun. Padahal pelaksanaan sekitar satu bulan lagi.
Sejumlah calon kepala desa mulai meradang. Bahkan ada yang mengancam akan berunjuk rasa. “Ya dana mah harus dikucurkan, kalau tidak dikucurkan kita ngamuk. Dana harus ada,” ancam salah satu calon kepala Desa Cintaasih, Kecamatan Pangkalan, H Ubuh Buhori, Kamis (18/10), di depan Aula Husni Hamid.
Calon kades inkumben ini mengaku harus bersaing dengan empat calon lainnya. “Kalau persyatan beres, ya tentunya dana juga harus beres dong. Saya siap bersaing dengan tiga calon, tapi kita serhkan kepada panitia. Kalau saya mah siap diadau saja,” sambungnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang Hadis Herdiana mengatakan, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) saat ini belum sampai ke mejanya. Hal yang mendasar adanya DPA sudah dengan tentu harus terlebih dulu menerima hasil evaluasi yang diajukan kepada pemerintah provinsi. “Evaluasi raperda juga belum ada, masih dilakukan proses evaluasi sama gubernur, saat ini belum keluar,” katanya.
Hadis menambahkan, belum diterimanya DPA dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, karena sejauh ini formasinya dari pusat hasil evaluasi raperda akan keluar pada 23 atau 24 bulan ini. “Mau tidak mau saat keluarnya evaluasi, DPMD harus melakukan percepatan administrasi. Jika sudah lengkap semua persyaratan kita cairkan dananya untuk pilkades,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala DPMD Kabupaten Karawang Ade Sudiana menyebutkan, DPA telah sampai ke BPKAD Kabupaten Karawang. “Sudah tidak ada masalah,” katanya.
Soal besaran dana yang mencapai Rp7,9 miliar itu, Ade menjelaskan bahwa dana tersebut tidak akan dibagi rata untuk setiap desa yang mengelar pilkades. “Dana beda-beda disesuaikan dengan hak pilihnya,” ujarnya.
Dia berharap peran serta masyarakat dalam mengawasi praktik buruk pelaksanaan pilkades harus bisa dimaksimalkan. Khususnya kecurangan dana yang diberikan Pemkab Karawang, karena dana tersebut merupakan dari hasil pembayaran pajak masyarakat.
Anggota DPRD Karawang Asep Syaripudin mengatakan, DPRD lintas fraksi menyepakati untuk melaksanakan pilkades. Anggaran sudah disepakati Rp7,9 miliar termasuk di dalamnya ada untuk pengamanan sekitar Rp2 miliar dan sisanya di bagi-bagi untuk tahapan dan pelaksanaan. Pihaknya optimis dengan biaya yang disediakan tersebut, tidak akan kekurangan. “Aturannya ada di perbup, berdasarkan dari jumlah penduduk, annggaran cukup,” pungkasnya. (apk)
