KARAWANG, RAKA – Pemerintah Kabupaten Karawang tidak akan melakukan karantina wilayah. Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang hanya melakukan upaya preventif untuk mengurai warga dengan kategori orang dalam pemantauan (ODP). “Kita tidak ada karantina wilayah,” terangnya, selepas rapat tindak lanjut dan evaluasi penanganan sebaran covid-19 di ruang pemantauan corona, Kantor Pemkab Karawang, Senin (30/3).
Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak malu dengan status ODP yang sejatinya hanya dalam pemantauan, bukan positif terjangkit corona. “Contohnya jika saya positif (corona), kalian hari ini mewawancara saya. Kalian ODP otomatis. Jadi bukan berarti ODP itu gimana gitu,” tambahnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya akan membentuk Satgas penanganan corona sampai ke tingkat RW. Setiap masjid akan diminta untuk menyampaikan sosialisasi dan imbauan terkait corona setiap waktu salat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri menjelaskan, saat rapat teleconference dengan Gubernur Jawa Barat siang kemarin, Ridwan Kamil menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang melarang adanya lockdown. Meski demikian, masih boleh diberlakukan karantina parsial. “Bukan satu kabupaten yang dikarantina, tapi kalau di satu kabupaten itu kecamatannya ODP-nya, positifnya berat, itu bisa karantina parsial kecamatan,” terangnya.
Acep mengatakan, apa yang disampaikan Jimmy belum sampai pada persoalan karantina parsial. Orang nomor dua di Karawang tersebut sementara ini hanya ingin memutus mata rantai penyebaran corona terlebih dulu. “(Misalnya) Karawang Barat ini orang mana saja (yang terinfeksi corona)? Saudaranya siapa? Nah ini yang diputus. Diam saja saja di rumah. Ini dia fungsinya phisycal distansing,” tambahnya.
Dia juga menjelaskan, Dinas Sosial telah memiliki data warga miskin baru yang akan mendapat bantuan Pemprov Jabar. Bantuan yang diberikan berupa barang dan uang tunai. Diingatkannya bantuan ini untuk warga yang berpotensi miskin karena dampak corona, bukan untuk warga yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan pangan non tunai (BNPT) melalui program keluarga harapa (PKH). “Yang nganternya juga gojek, bukan petugas PKH. Sudah ada petunjuknya,” pungkasnya.
Terpisah, Yudi Helfi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsika menilai jika Karawang melakukan lockdwon atau karantina wilayah, maka akan berdampak besar pada perekonomian. Saat ini, Karawang sebetulnya tengah mengalami partial lockdown dengan adanya physical distansing dan work from home atau bekerja di rumah. “Efeknya ke perekonomian juga tidak kecil, apalagi sudah ada penutupan mal dan toko-toko,” ucap.
Kondisi seperti ini tentunya berdampak pada melambatnya pergerakan ekonomi dan pertumbuhannya yan berkurang. Baik partial lockdown maupun lockdown, terdapat dua hal yang mesti diperhatikan untuk meminimalisir dampaknya terhadap ekonomi, yakni seberapa lama kebijakan tersebut berjalan dan seberapa besar kekuatan Pemda Karawang untuk menghadapinya. Yudi sendiri belum mengetahui betul sejauh mana kesiapan Pemda Karawang. Yang jelas baik partial lockdown maupun lockdown dampaknya tidak bagus dari sisi ekonomi. “Cuma, inilah pilihan kebijakan yang mungkin di tengah wabah ini,” ujar pria yang meraih gelas magister sains ekonomi di UI ini. (din)
