Data Telat, Usulan Bangub Ditolak
INPUT DATA: Petugas Dinas Sosial terus menginput data calon penerima bantuan.
MAJALAYA, RAKA – Warga Kecamatan Majalaya harus bersabar, soalnya ajuan bantuan gubernur (bangub) untuk warga terdampak virus corona ditolak kerana terlambat mengirimkan data.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Majalaya Azis mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa data penerima bangub terkait penanganan Covid-19 ditolak akibat keterlambatan pengiriman data. “Tadi pagi saya dipanggil oleh dinas katanya kita dari Kecamatan Majalaya tidak mendapat bangub ini, kaget juga saya, harusnya tanggal 6 April itu terakhir pengumpulan data sedangkan kita mengirimkan tanggal 9 April,” ucapnya, kepada Radar Karawang, Rabu (22/4).
Keterlambatan pengiriman data ini, lanjutnya, karena dia terkecoh dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati pada beberapa waktu lalu, rupanya hal itu juga dirasakan oleh delapan kecamatan lainnya. “Jadi sama keterlambatan data ini karena salah faham dengan surat edaran wabup, diisi surat selambat-lambatnya itu 13 April 2020, pada prihal surat edaran dari wabup pun kita terkecoh,” tambahnya.
Meskipun Majalaya dinyatakan batal dalam menerima bangub, namun ia akan memasukkan data tersebut pada bantuan pemerintah pusat yaitu dana perluasan dari Kementerian Sosial serta bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat. “Nah kalau untuk dua program bantuan ini terakhir hari Jumat sekarang, sedangkan hari ini data tinggal kita kirim saja,” akunya.
Masih dikatakannya, jumlah data warga yang akan diajukan pada dua program tersebut sebanyak 2.097. Tentunya data tersebut merupakan data di luar penerima PKH dan BPNT. “Untuk program dana perluasan jumlahnya 1.029 kalau untuk bantuan sosial tunai itu sebanyak 1.068 orang tentunya pengajuan ini akan dipisah, karena sumber bantuannya pun berbeda ada yang dari pusat ada juga dari kementerian,” katanya.
Azis berharap, meskipun bangub ditolak karena keterlambatan pengiriman data, namun dua program pemerintah pusat dan kementerian mampu menunjang kebutuhan warga saat menghadapi wabah virus corona. “Kita doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan setelah melakukan pengajuan secepatnya bantuan ini bisa cair,” paparnya.
Terpisah, TKSK Telukjambe Timur Guruh Hary Soesanto mengatakan, sembilan kecamatan yang dikabarkan ditolak mendapat bantuan gubernur, sebenarnya merujuk pada sembilan kecamatan yang belum menyerahkan data pengajuan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Saat itu pengumpulan DTKS diberi tengat sampai 7 April, namun saat ini semua data DTKS telah terinput.
Ia meyakinkan semua data DTKS yang diajukan aman dan telah terdata oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia sendiri mengakui sempat ada dua desa di kecamatannya yang saat itu terlambat menyerahkan data DTKS. Namun setetlah dicek berdasarkan angka jumlah yang diajukan, data DTKS kedua desa tersebut muncul di database pengajuan bantuan sosial. “Ini kita juga lagi di dinsos, kalau yang sembilan kecamatan itu saya lupa lagi, tapi semua aman lah,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang Abdul Aziz mengatakan, dinasnya harus segera melaporkan hasil pendataan untuk penerima bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat. Namun hingga Rabu (22/4) pendataan masih dalam proses. Dinsos masih menunggu laporan hasil verifikasi dari setiap kecamatan. “Hari ini terakhir. Besok harus sudah dilaporkan ke provinsi,” katanya, kepada Radar Karawang, Rabu (22/4).
Dikatakan Aziz, kuota penerima termasuk nama penerima sudah ditentukan dari pihak provinsi. Dinsos melalui kecamatan serta para kepala desa hanya mencatat dan memverifikasi agar data yang diberikan dari provinsi sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena bisa saja, nama yang tercantum sebagai penerima itu sudah tidak bertempat tinggal di alamat asal atau bahkan sudah meninggal. “Atau bisa saja dulu miskin sekarang sudah tidak miskin. Jangan sampai double juga,” tuturnya.
Sedangkan untuk bantuan dari Pemerintah Pusat atau BST akan dilaporkan pada hari Jumat. “BST hari Jumat. Kalau pendistribusian bukan ranah kami,” ujarnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Danilaga mengakui adanya keterlambatan pengumpulan data dari kecamatan terkait bantuan gubernur, namun dia memastikan semuanya akan mendapat bantuan. “Semua akan diberikan. Kemarin mungkin karena keterlambatan pengumpulan data dari kecamatan,” terangnya. (mal/nce/din)
