Bansos Provinsi tak Sesuai
ALIHKAN BANTUAN : Warga Purwakarta alihkan bantuan kepada warga lainnya yang dinilai lebih berhak. Hal ini menunjukan data yang dipakai pemerintah provinsi tidak sesuai dengan kondisi di tengah masyarakat.
Alihkan Bantuan ke Warga yang Lebih Layak
PURWAKARTA, RAKA – Bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang tidak tepat sasaran, menjadi persoalan baru di tengah pandemi ini.
Pantauan di lapangan, dua warga Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta yang masuk data penerima bantuan dampak Covid-19 dari Pemprov Jabar mengalihkan bantuan yang diterimanya kepada warga lain di desa tersebut yang lebih membutuhkannya.
Seperti Lilis, perempuan paruh baya warga Kampung Cihampelas RT07 RW06, Desa Pasirmunjul, itu merasa tidak berhak menerima bantuan dampak Covid-19.
Pemilik sawah garapan yang cukup luas di desa tersebut, dengan sukarela memberikan (mengalihkan) paket senilai Rp350 ribu dan uang tunai sebanyak Rp150 ribu itu kepada dua tetangganya yang dianggap berhak menerima bantuan, Mak Atikah dan Mak Masriah. “Alhamdulillah, untuk kebutuhan hidup saya mah masih ada, saya pikir masih ada yang membutuhkan, dua tetangga saya yang belum menerima bantuan. Hatur nuhun pak gubernur, tapi hapunten bantuannya saya alihkan untuk dua tetangga saya yang lebih membutuhkan,” kata Lilis, Rabu (29/4).
Hal yang sama juga dilakukan Imron, warga Desa Pasirmunjul lainnya, pria berusia 40 tahun itu mengalihkan bantuan yang diterimanya kepada Royani. Menurut Imron, janda beranak dua berusia 35 tahun yang terbilang masih tetangganya itu dianggap lebih membutuhkan. Dia melihat rumah Royani masih numpang di orang tuanya, tidak punya penghasilan tetap, jadi tulang punggung keluarga. “Hapunten abdi sanes teu peryogi abdi hawatos kanu sanes. Ku abdi dipasihkeun dei kanu sanes. Eta tatangga abdi gaduh putra dua status rumah numpang di orang tua. Mudah-mudahan amal sae ti sadayana janten barokah,” kata Imron.
Sementara, Kepala Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Muhamad Hilman Nurzaman mengatakan, selain penerima yang tak tepat sasaran, data ganda penerima bantuan juga terjadi di wilayahnya. “Di desa saya hanya 29 KK yang dapat bantuan, beberapa kami anggap tidak tepat sasaran dan beberapa ada data ganda dengan penerima bantuan program PKH. Pendataan yang selama ini dirapatkan oleh RT, RW berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah provinsi,” ujar Hilman. (gan)
