LEMAHABANG, RAKA – Urusi data dan bantuan sosial Covid-19 yang banyak posnya, nampaknya sudah banyak menyita waktu para kades, bahkan hingga bantuan ini direalisasikan, masih menimbulkan gejolak. Ujungnya, cibiran dari masyarakat secara langsung maupun sindirian pun di media sosial mengarah kepada para kades.
“Kalau mau jujur, sebenarnya sudah malas kita itu urusi bansos dan segudang data yang tak pernah berkesudahan. Data-data itu turun dari pusat dan daerah, kita verifikasi berulang-ulang selalu invalid juga percuma. Karena warga tahunya salah desa, salah aparat dan semua pegawai yang salah,” keluh Kades Pulojaya Solehudin.
Senada dikatakan Kades Ciwaringin, Hj Ocih. Urusan data, mengolah data sampai harap verifikasinya, jujur untuk bansos ini, ia sudah habis Rp5 jutaan untuk operator, fotocopy KK, ATK warga dan lainnya. Karena ia ingin semua masyarakatnya yang benar-benar terdampak dan tidak mampu gegara Covid-19 ini bisa mendapatkan bantuan dari pintu pos manapun, baik BPNT, PKH, Bangub, Pemkab maupun Kemensos dan dana desa.
Namun kenyataannya, ada yang salah sasaran, data yang di ajukan justru invalid dan menyusut dari pusat dan daerah, akhirnya bulian itu sasarannya kepada pegawai dan Kades. “Sesekali ada masyarakat bilang, buta kepada saya, karena menganggap yang mampu dapat dan yang tidak mampu tidak dapat, saya terima dan sudah tahu risiko jabatan,” katanya.
Kades Pasirtanjung, Saepudin mengakui hal yang sama. Dirinya lebih fokus mengurus ajuan-ajuan fisik infrastruktur yang belum turun untuk pembangunan desa.
Karena ia percayakan soal ini kepada para pegawai desanya. Terlebih, urusan bansos, sejak awal memang berpeluang ada ketidak sesuaian data yang dapat memicu ajuan dan polemik di lapangan. “Males aslinya urusi bansos, data warga banyak yang tumpang tindih dan invalid terus,” ujarnya. (rok)
