KONPERS : Muhammad Rizki, mahasiswa asal Walahar yang memberikan kritik soal bansos beras.
KLARI, RAKA – Pendistribusian beras dengan kualitas buruk yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang pada penanganan Covid-19 bukan saja dikeluhkan oleh warga, namun beberapa aktivis juga merasa kecewa.
Aktivis warga Desa Walahar, Kecamatan Klari Muhammad Rizki mengatakan, pemberitaan tentang pendisribusian beras dengan kualitas buruk berkutu dan tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, merupakan salah satu potret penghinaan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. “Bagaimana tidak, Kabupaten Karawang yang notabene penyuplai beras Jabar sampai ke Ibu Kota tetapi masyarakatnya diberikan beras dengan kualitas buruk dan lebih tepat diberikan kepada unggas,” ujar lelaki yang masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung.
Ia menabahkan, beras yang dibeli oleh Dinas Pangan dari Perum Bulog memgalami gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya beras yang dalam pembelian anggaran di tahun 2019 itu sempat diuji kelayakan sebelum dilakukan pendistribusian oleh Dinas Pangan sampai bupati.
Beras yang diambil dari Bulog dan didistribusikan ke setiap kecamatan sebanyak 2.5 kwintal itu juga merupakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Tetapi yang didapatkan masyarakat hanyalah beras dengan kualitas yang tidak layak konsumsi.
Adapun setelah berjalan beberapa hari kemudian menghimbau kembali agar beras yang tidak layak tersebut bisa digantikan kembali ke tempat pendistribusi. “Kalau memang peduli dengan masyarakat maka perlihatkan bentuk kepeduliannya yang baik dan benar, tidak seperti hari ini yang terkesan asal-asalan, yang pusing ya pemerintah di bawah,” tambahnya.
Masih dikatakannya, pemerintah daerah Kabupaten Karawang dengan kewenangannya mengintruksikan agar setiap anggaran dinas difokuskan untuk penanggulangan Covid-19 dan sekaligus menghimbau juga adanya partisipasi dari Perusahaan/Kawasan yang berdomisili di Kabupaten Karawang untuk ikut terlibat mengentaskan pandemi Covid-19 ini.
Kebijakan dan himbawan terus digencarkan untuk membenahi persoalan Pandemi Covid-19 ini menuju Karawang sehat dengan pendirian dapur umum sebagai penunjang kebutuhan pokok masyarakat. “Yang ada, di forum-forum minggon malah jadi gaduh soal anggarannya dari mana? Terus pemerintah Kabupaten bilang kita mesti gotong royong. Lantas anggaran pemerintah dan pemangkasan anggaran juga kawasan ini kemana?,” ujarnya.
Persoalan yang ada di desa yang terkena dampaknya yakni RT/RW yang berhadapan langsung dengan masyarakat, terkadang ini persoalan yang bakalan menjadi serius karena ketidak percayaan terhadap pemerintahan dari RT/RW nya. “Karena ketidakjelasan Juknis yang diberikan pemerintahan daerah,” tegasnya.
Dia berharap, persoalan Kabupaten Karawang bisa segera diselesaikan serta dibukakannya mata hati pemerintah untuk melihat kondisi masyarakat khususnya yang terdampak wabah virus corona. “Mau tidak mau masalah ini harus diselesaikan, kalau bisa berikan yang terbaik untuk masyarakat, minimal kualitasnya standar, karena warga Karawang itu manusia bukan unggas,” pungkasnya. (mal)
