TERIMA UNJUK RASA: Ihsanudin saat berorasi di depan pengunjuk rasa beberapa waktu lalu sebelum pandemi corona.
KARAWANG, RAKA- DPRD Provinsi Jawa Barat menilai kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum pada tahun 2019 tidak memuaskan.
Ada beberapa aspek yang dinilai negatif sehingga memunculkan rapor merah ini. Anggota Pansus III DPRD Jawa Barat tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, Ihsanudin mengatakan, ada beberapa bidang yang dinilainya tidak maksimal, diantaranya bidang perekonomian. Di bidang ini, kinerja Pemprov Jabar tahun 2019 tidak lebih baik dibanding tahun 2018, terutama dilihat dari kuantitas realisasi anggaran yang total hanya 3% dari APBD tahun 2019. Selain itu, program prioritas masih belum menujukan hasil signifikan terhadap perekonomian masyarakat. “Bahkan secara laju perekonomian justru melambat pertumbuhannya dibanding tahun 2018,” katanya, Rabu (27/5).
Di bidang keuangan juga tidak terlalu menggembirakan. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, visi Jabar Juara tidak terlihat. Ini adalah cerminan lemahnya kinerja dan pelambatan pertumbuhan PAD yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Bahkan hal yang lebih fatal terdapat perbedaan data realisasi APBD tahun 2019 pada laporan Bapenda dengan data yang dirilis Bank Indonesia. “Kami meminta gubernur melakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait agar tak terjadi lagi kinerja buruk tersebut,” ucapnya.
Di bidang pembangunan, terusnya, pada tahun 2019 pihaknya mencatat realisasi anggaran dan kegiatan yang sangat rendah yang menyebabkan tingginya silpa. Ini menunjukan perencanaan yang kurang baik, sebagai contoh lima program strategis gubernur yaitu pembangunan situ, sungai dan waduk, creative centre, revitalisasi alun-alun serta rutilahu tidak berjalan dengan baik. “Permasalahan lainnya adalah belum selesainya TPPAS Nambo dan Legoknangka. Gubernur harus melakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait, khususnya mitra Komisi IV,” papar anggota DPRD asal Karawang ini.
Di bidang kesejahteraan rakyat juga, lanjut Ihsanudin, masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah, seperti perbaikan layanan wajib di bidang pendidikan dan kesehatan serta perbaikan mitigasi dan langkah-langkah penanganan bencana. Secara kualitatif memang terlihat seolah baik, misalnya rata-rata lama pendidikan 8,37% di atas Jawa
Tengah dan Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka turun 8,18%. Namun menurut sensus BPS tahun 2019, sumbangan lulusan SMK masih menyumbang angka tertinggi yakni 14,5% tahun 2019. “Program-program unggulan masih menyentuh permasalahan inti di sektor kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Namun, disamping hasil minor ini, tambah Ihsanudin, di bidang pemerintahan serapan anggarannya dinilai cukup baik. Indeks ketentraman dan ketertiban juga mencapai kinerja 82,50%, kualifikasi keterbukaan informasi publik juga cukup baik. “Pansus III menilai kinerja Pemprov Jabar belum memuaskan, tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan mengalami pelambatan dalam aspek kinerja fiskal daerah. Kami meminta gubernur membentuk tim khusus untuk menindak lanjuti seluruh rekomendasi DPRD Provinsi Jabar,” pungkasnya. (adv)
