KARAWANG, RAKA – Rencana hak interpelasi DPRD Kabupaten Karawang terus bergulir. Agenda tersebut bertujuan untuk mempertanyakan anggaran refocusing APBD untuk penanganan pandemi Covid-19.
Anggota DPRD Kabupaten Karawang Dedi Rustandi mengatakan, hak interpelasi merupakan hak yang melekat pada setiap anggota dewan, untuk meminta keterangan sejelas-jelasnya kepada kepala daerah, ketika ada suatu kebijakan yang dinilai berdampak besar bagi masyarakat.
Sudah ada 23 anggota dewan dari 50 wakil rakyat yang menandatangani Pengajuan hak interpelasi DPRD Karawang kepada bupati Karawang. Duapuluh tiga anggota dewan yang menandatangani pengajuan hak interpelasi itu diantaranya dari PDIP, Partai Gerindra, PKB, PPP, Nasdem, PAN dan satu orang dari partai Golkar.
“Hampir semua partai mendukung hak interpelasi untuk anggaran refocusing penanganan Covid-19,” ujar Dedi kepada Radar Karawang.
Senada dikatakan Anggota Fraksi PKB Acep Suyatna, ia menyebut jika langkah yang dilakukannya itu merupakan langkah normatif sebagai anggota DPRD Karawang untuk mempertanyakan anggaran penggunaan untuk penanganan Covid-19.
“Sebab kami dipilih oleh rakyat yang memiliki beberapa kewenangan yang salah satunya adalah hak interpelasi,” katanya.
Menurut Acep, tidak ada hal yang istimewa dari interpelasi karena ini merupakan langkah biasa yang dilakukan DPRD untuk meminta keterangan secara utuh terkait polemik penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang saat ini banyak ditanyakan oleh masyarakat.
“Kami masih mengumpulkan sisa tandatangan anggota dewan yang bakal mengajukan hak interpelasi agar memenuhi syarat untuk pengajuan hak interpelasi pada bupati,” tuturnya.
Saat dimintai tanggapan terkait hak interpelasi yang sedang bergulir itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang Pendi Anwar mengatakan, secara konstitusi hak interpelasi merupakan hak anggota dewan yang dilindungi oleh undang-undang. Ia menganggap hak intepelasi ini bertujuan baik untuk memberikan aotukritik terhadap pemerintah daerah.
“Syarat awal 7 anggota dewan dan lebih dari satu fraksi. Saya menghargai apa yang dilakukan beberapa teman-teman anggota DPRD yang mengusulkan untuk hak interpelasi,” ucapnya.
Ditanyakan sikap pribadinya terhadap hak interpelasi, Pendi mengaku sebagai ketua harus bersikap netral. Terlebih surat usulan juga belum sampai kepada dia.
“Bukan masalah setuju atau tidak setuju. Keputusan juga di paripurna melalui vooting,” katanya.
Pendi juga menambahkan, pada Kamis (4/6) kemarin sudah melakukan hearing dengan beberapa OPD untuk menanyakan kaitan anggaran covid 19.
Pemda melalui gugus tugas sudah mencatat realisasi atau serapan anggaran sampai 2 Juni, sementara pada saat rapat Dinkes baru membawa realisasi sampai tanggal 14 Mei.
“Makanya kemarin rapat ditunda dan akan dilanjut hari senin,” pungkasnya. (nce)
