KERJA : Kades Lemahabang saat melayani masyarakat dengan berkas yang diterimanya.
LEMAHABANG, RAKA – Setelah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kurangi jumlah penerima bantuan, para kades di Kabupaten Karawang sepakat menolak urusi Bantuan Provinsi (Banprov) tersebut. Alasannya, para kades mengkhawatirkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat jika memaksakan terima bantuan tersebut.
Salahsatunya Kades Lemahabang, Kecamatan Lemahabang Dindin Aliyudin, sesuai kesepakatan rapat Apdesi bersama Bupati, ia menolak bantuan provinsi untuk diurusi oleh pemerintah desa. Entah perangkat mapun PSM desanya sendiri. “Kita pemerintah desa tidak akan ikut campur mengenai bantuan dari provinsi, biarkan dari kantor pos melalui ojolnya,” ujarnya.
Kendatipun demikian, penolakan para kades tersebut tidak serta merta menolak para ojol datang ke desa. Sekalipun para ojol datang untuk mendistribusikan bantuan, keterlibatan pemerintah desa melalui RT tetap ada. Artinya, jangan sampai para ojol ini kewalahan mencari masyarakat yang akan menerima bantuan. “Kalau misalkan para ojol datang dan nanya alamat penerima, masa kita biarkan! Tetep kita arahkan kepada penerima manfaat. Hanya saja kita gak akan turun tangan secara langsung,” tegasnya.
Menurutnya, penolakan para kades ini mendasar. Kades hanya ingin mengetahui alasan pengurangan penerima bantuan provinsi ini. Kenapa sampai ada pengurangan penerima manfaat dari bantuan provinsi ini? Setidaknya, ketika tahu alasannya, pemerintah desa bisa menjelaskan kepada masyarakat. “Mending distop, daripada ada kecemburuan sosial di masyarakat. Dan kita hanya ingin tau alasan pengurangan tersebut di Desa Lemahabanh saja, yang tadinya 313 KPM, jadi 88 KPM,” ucap Kades Lemahabang ini.
Kepala Desa Pasirtanjung Saepudin pun mengatakan hal senada, penolakan bantuan ini tidak seutuhnya menolak. Pada prinsipnya, pemerintah desa tidak akan ikut campur dan turun langsung dalam pendistribusiannya.
Di tambah, harus ada kejelasan yang konkrit agar masyarakat mengerti tentang pengurangan penerima manfaat bantuan provinsi ini. “Minimal kita tahu alasan pengurangan penerima jangan sampai ada kecemburuan di tengah masyarakat,” tutupnya. (rok)
