KARAWANG, RAKA – Ini peringatan bagi calon legislatif yang asal bicara saat kampanye. Karena jika sudah duduk manis di gedung parlemen, akan ada konstituen yang menagih janji. Diantaranya pekerjaan.
Anggota DPRD Endang Sodikin mengatakan, setiap turun ke desa-desa, banyak yang mengeluh soal pekerjaan. Dia pun tidak bisa berbuat banyak, karena kapasitasnya sebagai anggota dewan tidak bisa melakukan penetrasi ke dunia industri. “Sebagai DPRD, masih lemah memfasilitasi konstituen bekerja pada perusahaan yang berdiri di Karawang,” ujarnya kepada Radar Karawang, Rabu (31/10) kemarin.
Ia juga menyadari belum bisa memfasilitasi keinginan masyarakat yang belum bekerja. Begitu pula dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan komposisi pekerja 60 persen warga Karawang, 40 persen warga luar Karawang, masih jauh panggang daripada api. “Perbup Nomor 18 Tahun 2016 juga hanya menjadi isapan jempol,” tandasnya.
Ia melanjutkan, seharusnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Jangan sampai, lulusan SMK di Karawang tidak terpakai kemampuannya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri. “Disdikpora, Dinasker (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) harus satu frekuensi menuntaskan pengangguran di Karawang,” katanya.
Ia menganalogikan, pelajar di Karawang memiliki kemampuan memproduksi barang berspesifikasi B. Sedangkan yang dibutuhkan industri berspesifikasi A. “Kalau gitu ya gak nyambung. Sehingga Apindo dengan perusahan-perusahaan yang ada di kawasan industri juga gak akan mau mempekerjakan yang tidak masuk standar mereka. Begitu juga Disnaker, apakah BLK (balai latihan kerja) itu sudah sesuai dengan kualifikasi perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang orientasinya otomotif,” katanya.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Karawang Dedi Rustandi menyampaikan, dia tidak pernah menyampaikan janji politik. Tapi yang dilakukannya adalah komitmen bersama masyarakat untuk membangun wilayah, dan membangun komunikasi dengan pemilihnya. “Bukan hanya persoalan pembangunan, tetapi semua hal dan permasalahan yang ada dimasyarakat,” tuturnya. (apk)
