DPPKB Lampaui Target Akseptor KB
2.882 Orang Pasang Alat Kontrasepsi
KARAWANG, RAKA – Akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Karawang dalam rangka hari kontrasepsi Sedunia lampaui target capain akseptor. Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang ini berjalan sejak Agustus lalu dan mencatatkan 2.882 akspetor dari target 2.771 akseptor. Angka ini menunjukan capaian akseptor KB kali mencapai 117,63% dari target awal.
Plt. Kepala DPPKB Sofiah menyampaikan, dalam masa pandemi Covid-19 ini memang ada keterbatasan pelayanan yakni pembatasan jumlah akseptor. Yang biasanya tidak ada batasan pelayanan KB di puskesmas namun saat ini dibatasi hanya 10 akseptor dalam sekali pelayanan. “Jangan sampai timbul klaster pelayanan KB, malah menimbulkan masalah baru,” ucapnya.
Secara rinci, jumlah akseptor KB jenis implan mencapai 1.943 atau 362,5% dari target awal sebanyak 536. Sebaliknya akseptor KB jenis IUD hanya mencapai 828 atau 43,26% dari 2.914 akseptor yang ditargetkan. Sementara akseptor KB MOW 108 orang dan KB MOP 3 orang. Sofiah juga menyampaikan pada tahun sebelumnya kerap mengadakan pelayanan KB MOW dan MOP dengan dana dari BKKBN pusat dan tenaga medis dari provinsi BKKBN provinsi. Saat itu, dalam sekali pelayanan bisa mencapai 150 akseptor. Namun meski dengan anggaran yang minim dari BKKBN pada tahun ini pelayanan tersebut dapat tetap dilaksanakan. Program ini sempat dipending sampai akhirnya ada salah satu rumah sakit swasta di Karawang yang bersedia bekerjasama meskipun dengan anggaran yang minim.
Program pelayanan KB MOW dan MOP pun akhirnya bisa dilaksanakan setiap hari rabu dan telah saat ini memasuki minggu ketiga. Protokol kesehatan pun diterapkan dengan pembatasan akseptor yang jug hanya 10 orang. Sebelumnya, para calon akseptor yang diajukan Satpel KB kecamatan diperiksa terlebih dahulu di Puskesmas setempat apakah layak mendapat pelayanan KB atau tidak. Mereka pun mesti menjalani rapid tes saat tiba d rumah sakit sebelum pelaynaan KB. “Kalau misalkan ada yang reaktif ya sudah tidak bisa, jadi yang bisa dilayani itu yang benar-benar sehat,” ucapnya.
Untuk program ini, BKKBN Provinsi Jawa Barat awalnya menargetkan 500 akseptor KB. Namun mengingat situasi seperti ini nampaknya Karawang hanya mampu mancapai 246 akseptor. “Karena kita melihat waktunya, tempatnya, dan batasan orangnya, pelayanan KB ini semuanya gratis tidak dipungut biaya sepeserpun,” pungkasnya. (din)