RAPAT : Suasana rapat minggon di Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari.
KLARI, RAKA – Pemerintah desa diminta untuk menjaga netralitas pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup). Hal ini agar tidak terjadi persoalan dalam memilih pemimpin di Karawang.
Kaur Umum dan Perencanaan Desa Kiarapayung Nia Kurnia mengatakan, pada 9 Desember 2020 mendatang, Kabupaten Karawang akan melaksanakan hajat besar yaitu pemilihan bupati. “Bahkan sudah ditetapkan bahwa untuk Pilbup 2020 ini ada tiga pasangan calon,” ucapnya, kepada Radar Karawang, Kamis (1/10).
Ia menambahkan, Setiap warga, berhak dan memiliki hak pilih termasuk pemerintah desa. Namun ia berpesan kepada pemerintah desa untuk tetap menjaga netralitasnya sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur tentang netralitas. “Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf J, dilarang untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, ini sudah jelas dasar hukumnya,” tambahnya.
Ia mengaku, jika pada saatnya nanti dilaksanakan kegiatan kampanye oleh timses para calon Pilbup, perangkat desa berhak ikut dan mendatangi acara tersebut. Namun dengan satu catatatan tidak ikut mendeklarasikan kemenangan dari salah satu Paslon. “Kalau datang ya boleh, artinya kita selaku pemilik wilayah harus tahu, cuma kalau ikut teriak-teriak dan memperlihatkan dukungan ya tidak boleh,” akunya.
Sementara itu Panwas Kelurahan atau Desa (PKD) Kiarapayung Susi Sulastri mengungkapkan, pihaknya juga terus melakukan pemantauan dan mengarahkan pemerintah desa untuk tetap menjaga netralitasnya. Hal itu untuk menjaga kondusifitas serta menghindarkan diri dari pertentangan hukum. “Dan ini saya sampaikan setiap rapat minggon, ayo kita sukseskan Pilbup Kabupaten Karawang 2020, dengan memilih pasangan calon sesuai hati. Khususnya untuk perangkat desa, jangan sesekali memperlihatkan bentuk dukungan kepada salah satu calon, ini semua untuk kebaikan kita bersama,” pungkasnya. (mal)
