RENGASDENGKLOK, RAKA – Dua Fraksi di DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang, meskipun pada akhirnya tetap disahkan. Pengesahan RUU Cipta Kerja di tengah pilkada ini, bisa berdampak pada suara pemilih yang akan datang, meski tidak signifikan.
Emay Ahmad Maehi, pengamat politik Karawang mengatakan, keputusan politik itu bisa mempengaruhi terhadap suara di pilkada, hanya saja sejauh mana tim sukses dan pasangan calon menjadikan isu Omnibus Law ini sebagai bagian dari metode politik mereka untuk menyampaikan kepada pemilih di Kabupaten Karawang. Kemudian sejauh mana pula partai politik untuk menahan setiap perkembangan informasi atau kebijakan dan keputusan politik dari pusat, sehingga tidak berimplikasi kepada perkembangan politik yang sedang mereka mainkan hari ini. “Sejauh mana kemampuan calon dan kemapanan tim untuk bisa menggunakan ini sebagai isu tambahan walaupun efeknya tidak besar menurut saya, karena efek yang paling besar itu sejauh mana para calon ini berhubungan dan dirasakan langsung dengan pemilih,” jelasnya, kepada Radar Karawang, Kamis (8/10).
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang itu juga mengaku, teramat jauh jika pengaruh kebijakan politik di luar wilayah Karawang ini bisa berdampak besar pada suara pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang. “Kembali kepada sejauh mana berkemampuan memanfaatkan dari pasangan calon atau tim sukses,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dua fraksi yang menolak pengesahan RUU Omnibus Law ini yakni dari fraksi Demokrat dan PKS. Kemudian juga perwakilan DPRD Kabupaten Karawang yang menemui massa aksi buruh tersebut hanya dari Demokrat dan PKS. (mra)
