CILAMAYA KULON, RAKA – Memasuki masa pencalonan kepala desa, pendamping Desa Cilamaya Kulon Mahrus Ali mengimbau kepada Kades petahana agar bisa menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah sebagaimana mestinya dan tidak dipolitisasi.
Hal ini disampaikannya karena bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos) serta bantuan lainnya itu sempat tercium gelagat politisasi dari sejumlah oknum kepala desa petahana untuk menarik simpati masyarakat di perhelatan pemilihan kepala desa 2021 mendatang. “Dalam hal ini, masyarakat pemilih harus jeli agar tidak terpengaruh oleh sejumlah bantuan yang diberikan oleh oknum ataupun kadernya, karena bantuan pemerintah akan tetap berjalan dengan dan tanpa adanya Pilkades,” terang Mahrus.
Mahrus Ali juga menekankan agar masyarakat bisa meneliti dan lebih cerdas menanggapi hal ini. Karena bantuan serta jenis bansos ataupun yang lainnya tidak ada kaitan apapun dengan kepentingan bakal calon kades petahana, karena anggaran yang digelontorkan itu murni dari pusat, provinsi maupun daerah tanpa campur tangan kades.
Adapun pemerintah desa, di sini hanya sebatas menjembatani calon penerima bantuan tersebut. Jadi baik BL maupun bansos jenis lainnya, bukanlah uang kades atau calon kades, melainkan uang negara. Sehingga, kalau ada oknum mengklaim bahwa BLT dan bansos adalah dari calon atau jasanya ia meminta jangan mudah terpengaruh.
Apalagi dimusim Pilkades yang memang rawan politisasi oknum. Untuk itu, masyarakat jangan mudah menerima omongan dari calon kepala desa ataupun para kadernya mengenai bantuan ini. Karena gelagat itu sudah tercium, khususnya yang memang dari oknum balon Kades petahana. “Masyarakat harus cerdas mengenai BLT, karena ini bantuan dari negara untuk penerima manfaat, bukan uang perorangan,” katanya.
Ia juga menegaskan, bagi para Kades yang mencalonkan lagi, diharapkan untuk membawa misi visi yang cerdas dan bervariatif kalau mau memikat masyarakat, daripada harus membawa bansos dan BLT. Karena ia hawatir, justru dengan klaim jasa ini meumnculkan kecemburuan antar balon kades. “Jangan klaim program-program saat Pilkades seperti sekarang, saya ingatkan ini rawan kecemburuan. Lagipula, BLT itu adalah program pusat di Kemendes dan Kemensos dengan bansosnya, bukan program Kades atau pemerintahan desa. Jadi stop klaim untuk meminimalisir gesekan saat Pilkades seperti sekarang ini,” tegasnya. (rok)
