KARAWANG, RAKA – Dari 297 desa, tinggal 56 desa masih zona merah. Artinya, 241 desa sudah terbebas dari virus impor dari Tiongkok tersebut, karena tidak ada satupun warganya yang tercatat sebagai pasien Covid-19.
Itu terlihat dari visualisasi zona kewaspadaan sebaran kasus per desa per tanggal 9 Mei 2021 pukul 12.00 WIB, di website resmi Covid-19 Kabupaten Karawang. Sedangkan catatan kasus per desa tanggal 5 Mei 2021, desa yang terbebas dari corona sebanyak 216 desa. Artinya, ada penurunan jumlah desa zona merah yang cukup signifikan yaitu 25 desa.
Asisten Administrasi Setda Kabupaten Karawang Samsuri mengatakan, selama bulan Ramadan ini terjadi penurunan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 kasus harian di bawah 100. “Kinerja kita di bulan suci tidak menurun. Baik dari sosialisasi, penegakan disiplin dan ketaatan terhadap protokol kesehatan yang terus dipertahankan,” katanya.
Meski begitu, dia mengingkatkan lonjakan kasus corona jelang lebaran dapat meningkat apabila tak segera diantisipasi sejak dini. “Belajar dari pengalaman sebelumnya, setiap libur panjang dan terjadi kerumunan menimbulkan kluster baru. Hal ini harus dicegah jangan sampai terjadi di lebaran tahun ini,” ujar Samsuri saat memimpin rapat evaluasi penanganan covid-19, progres vaksinasi, penguatan PPKM Mikro dan persiapan larangan mudik lebaran di Aula Rapat Gedung Singaperbangsa, Komplek Pemda Karawang, baru-baru ini.
Pusat-pusat perbelanjaan, kata Samsuri juga harus jadi perhatian serius. Karena di tempat itu kerap terjadi kerumunan yang dapat menimbulkan kasus corona baru. Karenanya, Tim Satgas Covid-19 Karawang harus terus melakukan pengawasan di pusat keramaian tersebut. “Masyarakat harus terus diingatkan untuk selalu disiplin protokol kesehatan,” katanya.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang Fitra Hergyana mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk di tempat-tempat perbelanjaan.
“Jangan terlena dan jangan lengah dan tetap harus disiplin. Terapkan protokol kesehatan 5M,” ujarnya.
Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan, prinsipnya upaya pencegahan dan antisipatif adalah lebih baik untuk bisa membendung peluang efek negatif yang bisa saja terjadi di masa depan. “Walaupun kasus di suatu daerah tidak mengkhawatirkan, namun perlu adanya kesiapsiagaan dan upaya pencegahan, agar kondisi Covid-19 yang terkendali tersebut dapat dipertahankan dengan baik,” katanya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan 2.500 ruang isolasi di desa-desa. Tujuannya untuk mengatasi pemudik nekat yang lolos penyekatan petugas dan berhasil sampai di kampung halaman. Namun tidak semudah itu, karena para pemudik tersebut harus menjalani karantina di ruang isolasi selama lima hari, baru boleh bertemu keluarga. “Maka di perkampungan kita sudah siapkan 2.500-an ruang isolasi, kita sudah instruksikan kepada perangkat desa bagi yang ngotot agar setiba di kampung halaman untuk dikarantina,” katanya.
Dia mengungkapkan, nantinya hasil dari karantina lima hari tersebut akan diperbarui di aplikasi Pikobar, agar ketahuan angka jumlah pemudik yang memaksa mudik. “Ini sangat efektif. Tapi hasil akhirnya kita akan hitung berapa kenaikan ‘bed occupancy rate’ (BOR) rumah sakit. Karena provinsi Jabar sudah satu bulan, berkinerja sebagai satgas terbaik se-Indonesia,” jelasnya. (nce/psn)
