AKTIF: Sri dikenal aktif menggodok persoalan perempuan dan anak di Jabar.
Sri Rahayu: Satgas Covid-19 Harus Sinergis
KARAWANG, RAKA – Pandemi Covid-19 masih mewabah. Pasien masih terus bertambah sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021 lalu. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina mengatakan, PPKM Darurat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan sosial distancing yang ketat kepada masyarakat.
Untuk itu, pemerintah daerah harus menyikapi kebijakan tersebut dengan bijak. “Dalam penerapan PPKM ini harus bijak dan melalui cara-cara yang elegan, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tidak membentak-bentak para pedagang seperti yang banyak terlihat di media sosial,” katanya kepada Radar Karawang.
Politisi Partai Golkar ini juga menuturkan, dalam penangan pandemi Covid-19 ini, ia meminta agar puskesmas-puskesmas khususnya yang berada di Kabupaten Karawang, harus lebih aktif merespon keluhan-keluhan atau laporan dari masyarakat. Terlebih kaitan masalah Covid-19.
Sri mengatakan, Satgas Covid-19 di tingkat kabupaten dan pemerintah daerah sudah sangat sigap dan cepat tanggap. Tetapi masih ada beberapa puskesmas yang justru kurang sigap dalam merespon laporan dari masyarakat.
“Bupati cepat tanggap, tapi di bawah kurang tanggap. Malah lebih welcome saat saya laporan ke satgas di kabupaten,” tuturnya.
Menurutnya, pandemi ini memang sangat melelahkan bagi para tenaga kesehatan. Tetapi setidaknya mereka harus lebih bijak lagi dalam merespon laporan dari masyarakat. “Bahasanya harus yang enak dan bijak,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini.
Sri menegaskan, dalam penanganan pandemi Covid-19 ini harus ada kerjasama dengan pihak kelurahan dan desa agar lebih sinergis. Sehingga penanganan covid ini khususnya bagi pasien yang isolasi mandiri bisa lebih efektif. “Saat ini sudah ada hotel yang dibuka untuk isolasi mandiri. Tapi kalau masyarakat kan bingung caranya seperti apa, harus bagaimana dan kepada siapa mereka laporan agar mendapatkan fasilitas untuk perawatan Covid-19 ini,” pungkasnya. (adv)
