BPNT Dialihkan, E-Warung Kebingungan, Belum Ada Koordinasi
KARAWANG, RAKA – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang biasa diberikan non tunai melalui e-Warung kini diberikan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. E-Warung merasa kecewa karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Memed Mardiantara, pemilik e-Warung Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur menyampaikan, terdampak dari proses pengalihan BPNT ke PT Pos Indonesia. Banyak masyarakat yang mengalami kebingungan, ia menambahkan jika Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) belum melakukan koordinasi dengan pemilik e-Warung. Masyarakat pun mengalami bingung untuk memeriksakan keaktifan kartu yang dimiliki. “Sekarang proses pengalihan ke Pos itu belum ada koordinasi ke e-Warung. Kan namanya BPNT itu bantuan non tunai tapi sekarang dikasihnya ke tunai. Masyarakat kebingungan kartu mereka aktif atau tidak. Masih banyak masyarakat yang meminta untuk mengecek status kartu dan jumlah saldo,” ujarnya.
Saat ada masyarakat yang bertanya, ia mengarahkan untuk bertanya kepada TKSK dan staf desa setempat. Bagi masyarakat yang memiliki kartu dengan chip berwarna silver status kartu yakni kode W7. Hal tersebut berarti kartu masyarakat belum terdaftar. Hal ini bisa diakibatkan oleh data yang belum menjadi online dan terdapat kesalahan saat menginput. Kode Z6 berarti kartu telah terdaftar dan berhak menerima bantuan. “Yang biasa mengambil bantuan di e-Warung juga kebingungan. Ya kalau ada warga yang kartunya belum terdaftar saya arahkan untuk ke TKSK dan aparatur desa. Kalau yang kartu baru chip warna silver total kodenya masih W7. Kalau Z6 sudah berstatus berhak menerima bantuan,” ungkapnya.
Di Desa Sukaharja, lanjutnya, sebanyak 250 KPM berhak menerima BPNT setelah adanya peralihan jenis bank, hal ini karena kartu masih aktif. Sebelum berubahnya bank saat ini, jumlah penerima mencapai 500 KPM. Saat ada KPM yang belum menerima, ia memaparkan jika memperoleh keluhan dari masyarakat. Kemudian ia mengambil tindakan dengan cara berkoordinasi dengan pihak desa dan TKSK. “Dulu sebelum berubah ke Bank BTN ya, data penerima KPM di desa ini bisa sampai 500. Tapi semenjak peralihan bank ke BTN jumlahnya jadi 250 KPM. Masih banyak keluhan yang saya dapatkan dikarenakan masyarakat belum menerima dana BPNT,” pungkasnya. (nad)
